TAKALAR, HR – Kunjungan Presiden RI Joko Widodo di kabupaten Takalar dalam rangka pemberian Sertipikat. Sebanyak 5.000 sertipikat diberikan untuk Kabupaten/Kota, meliputi Makassar sebanyak 50 sertipikat, Kab Gowa 650, Kab Takalar 1.500, Kab Bulukumba 1.000, Kab Bantaeng 1.000 dan Kab Jeneponto 800 sertipikat.
Presiden RI Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriani Joko Widodo, menyerahkan langsung sertipikat gratis untuk enam daerah tersebut, saat melakukan kunjungan kerja di Takalar, Kamis (15/2/18). Penyerahan 5.000 sertipikat gratis untuk enam daerah dipusatkan di Kabupaten Takalar.
Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya di depan para penerima sertipikat menegaskan, agar segera menyelesaikan tanah yang bermasalah. Untuk tahun 2018 Provinsi Sulsel ditargetkan 9.000 sertipikat tanah untuk diberikan kepada masyarakat.
“Dengan sertipikat kita bisa aman dari sengketa, saya menitip pesan agar sertipikat di jaga dengan baik dan di fotocopy kalau perlu, dan hati-hati untuk menjadikan sertipikat sebagai jaminan di bank, digunakan sebaik-baiknya” pesannya.
Presiden RI menjelaskan, banyak wilayah yang didatangi di Indonesia dan keluhan masyarakat adalah masalah sengketa tanah karena belum ada sertipikat.
“Setelah Bapak dan Ibu memegang sertipikat, akan memberikan kenyamanan dan tidak usah takut untuk di klaim orang lain,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Joko Widodo juga mengingatkan bahwa negara kita adalah negara besar dengan 17 ribu pulau, 714 suku, 1.100 bahasa. Oleh sebab itu, jangan sampai hanya karena pilkada, persaudaraan bisa retak, pecah gara-gara beda pilihan. Ukhuwah Islamiah harus diperkuat sesama manusia. Presiden mengatakan Negara Indonesia tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Turut hadir dalam rombongan Presiden diantaranya Mensesneg RI Dr. Pratikno, M.Soc, Mendikbud RI Dr. Muhajir Efendi, M.A.P, Menteri Sosial RI Dr. M. Idrus Marham, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, dan Menteri Pertanian RI DR. Ir. H. Andi Amran Sulaeman, MP.
Selain itu hadir juga Menteri Agraria dan Pertanahan Nasional Dr. Sofyan Jalil, Kepala Sekertariat Kepresidenan RI Heru Budi Hartono, MM. Setmilpres RI Marsekal Muda TNI Trisno Hendradi, dan Danpaspampres Brigjend TNI Suhartono. kartia
