LAMPUNG SELATAN, HR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menyiapkan desa-desa pesisir memenuhi standar Tsunami Ready Community yang diakui UNESCO. Langkah ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman tsunami, tidak hanya melalui sistem peringatan dini, tetapi juga kemampuan warga melakukan penyelamatan saat bencana terjadi.
Pemkab Lampung Selatan mematangkan persiapan tersebut melalui rapat koordinasi bersama tim ahli Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB (FITB ITB) di Ruang Crisis Center Pusdalops BPBD Lampung Selatan, Senin (19/10/2026).
Pendampingan akan berlangsung selama tiga bulan dengan fokus memenuhi 12 indikator utama Tsunami Ready. Program ini juga memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana di tingkat desa agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir.
Rapat dipimpin Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan, Tri Umaryani. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan Maturidi, perwakilan Paluma Nusantara, Mitra Bentala, serta perwakilan Desa Tangguh Bencana (Destana) dari Desa Maja, Canti, Rajabasa, dan Kelawi.
Dalam arahannya, Tri Umaryani menegaskan pentingnya membangun budaya sadar bencana di wilayah pesisir. Menurutnya, keindahan alam Lampung Selatan harus diimbangi dengan kesadaran terhadap potensi ancaman tsunami serta kemampuan masyarakat merespons keadaan darurat.
“Lampung Selatan ini sangat indah, tetapi di sisi lain kita memiliki potensi bencana yang harus diwaspadai, mengingat pengalaman di masa lalu,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi tim ahli FITB ITB beserta seluruh mitra yang mendukung penguatan kesiapsiagaan bencana di daerah tersebut.
Sementara itu, Ketua Tim FITB ITB, Wiwin Windupranata, menjelaskan bahwa pendampingan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi sebelumnya dengan Bupati Lampung Selatan.
Menurut Wiwin, program tersebut mengacu pada standar Tsunami Ready Community dalam kerangka pengakuan UNESCO. Selama tiga bulan, tim akan membantu desa-desa sasaran mengumpulkan bukti pemenuhan 12 indikator, sekaligus memperkuat sistem kesiapsiagaan yang dapat diterapkan di lapangan.
“Pengalaman kami mendampingi sejumlah desa di Jawa Barat menjadi bekal untuk membantu Lampung Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman tsunami,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemenuhan indikator tidak boleh berhenti pada kelengkapan administrasi semata.
“Ini bukan sekadar melengkapi dokumen administrasi semata, tetapi benar-benar sistem yang kita jalankan dan rasakan manfaatnya di tengah masyarakat,” tegas Wiwin.
Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan, Maturidi, mengatakan pihaknya menargetkan seluruh proses pemenuhan 12 indikator selesai sebelum akhir Desember 2026.
Ia mengakui belum seluruh indikator terpenuhi secara optimal. Karena itu, BPBD terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan sarana, prasarana, serta kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.
“Meskipun saat ini dari 12 indikator belum semuanya terpenuhi secara sempurna, kami menargetkan pada akhir bulan Desember 2026 seluruh proses ini sudah tuntas dilaksanakan,” ujarnya.
Maturidi berharap dukungan Paluma Nusantara, Mitra Bentala, dan berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat pemenuhan target tersebut. Ia juga ingin desa-desa yang lebih dulu membangun sistem kesiapsiagaan menjadi contoh bagi wilayah lain dalam mengembangkan program serupa.
Melalui kolaborasi dengan ITB dan berbagai mitra, Pemkab Lampung Selatan berupaya memperkuat kesiapsiagaan desa pesisir agar masyarakat mampu mengenali potensi bahaya, memahami prosedur evakuasi, serta merespons ancaman tsunami secara lebih cepat dan tepat.