BANDUNG, HR — Seluruh fraksi DPRD Jawa Barat menyoroti penurunan pendapatan daerah dan rencana pinjaman Rp3,4 triliun dalam pembahasan Perubahan APBD (PAPBD) Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.
Fraksi-fraksi DPRD Jabar menyampaikan pandangan umum terhadap nota pengantar Gubernur Jawa Barat mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) PAPBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Selasa (1/9/2026).
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara mengatakan, pandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam pembahasan PAPBD. DPRD ingin memperoleh penjelasan lebih rinci dari Pemprov Jabar mengenai kondisi fiskal dan arah kebijakan anggaran.
“Sebagian besar mempertanyakan turunnya pendapatan, kemudian belanja yang tetap tinggi atau dipertahankan tinggi,” kata MQ Iswara di Kota Bandung.
Selain penurunan pendapatan dan tingginya belanja, fraksi-fraksi juga menyoroti rencana pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun. DPRD meminta Pemprov Jabar menjelaskan alasan serta penggunaan dana pinjaman tersebut.
MQ Iswara mengatakan, DPRD perlu mengetahui secara jelas perangkat daerah yang akan menerima alokasi dana tersebut. DPRD juga meminta rincian kegiatan yang akan menggunakan pembiayaan dari pinjaman daerah.
“Ada juga pertanyaan terkait dengan rincian belanja. Rp3,4 triliun itu tersebar di berapa OPD, di berapa kegiatan, dan kegiatan apa saja, itu nanti akan dijawab,” ujarnya.
Menurut MQ Iswara, penjelasan mengenai pinjaman daerah menjadi kewenangan eksekutif. Pemprov Jabar akan menyampaikan jawaban tersebut dalam rapat paripurna berikutnya.
DPRD Jabar selanjutnya akan mencermati jawaban pemerintah provinsi sebagai bagian dari proses pembahasan PAPBD 2026.
Fraksi-fraksi DPRD Jabar juga mencermati perubahan struktur belanja dalam RAPBD Perubahan 2026. Perubahan tersebut antara lain berkaitan dengan penyesuaian terhadap catatan dan arahan Kementerian Dalam Negeri dalam proses penyusunan perubahan APBD.
MQ Iswara menegaskan, pandangan umum fraksi merupakan bagian dari fungsi DPRD dalam mengawasi kebijakan anggaran pemerintah daerah. Fraksi memberikan catatan, pertanyaan, dan masukan agar kebijakan anggaran berjalan secara transparan dan tepat sasaran.
Melalui jawaban gubernur, DPRD Jabar akan memperoleh penjelasan mengenai penurunan pendapatan, kebijakan mempertahankan belanja, rencana pinjaman Rp3,4 triliun, serta rincian penggunaannya.
Jawaban tersebut akan menjadi bahan DPRD Jabar untuk melanjutkan pembahasan Ranperda PAPBD Tahun Anggaran 2026.
DPRD berharap kebijakan anggaran tetap mengedepankan efektivitas, akuntabilitas, kehati-hatian fiskal, dan kepentingan masyarakat Jawa Barat.