PANGKAL PINANG, HR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar Rapat Paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah provinsi Babel tahun anggaran 2021, Rabu (08/06/2022).
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bangka Belitung, Herman Suhadi, S. Sos, Didampingi Wakil Ketua II Muhammad Amin, Wakil Ketua III Amri Cahyadi, ST, MM, dan dihadiri juga Pj Gubernur Babel Ridwan Djamaludin. Serta unsur Forkopimda, anggota DPRD dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya,Ketua DPRD Babel Herman Suhadi mengatakan,agenda paripurna hari ini adalah penyerahan laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan RI tahun anggaran 2021 sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam kerangka implementasi pelaksanaan akuntabilitas pemerintah daerah, maka laporan hasil pemeriksaan ini selain digunakan sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Keuangan pemerintah daerah juga digunakan sebagai bahan kajian atas rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021 sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan daerah.
Maka dengan mempedomani amanat UU tersebut dapat dimaknai bahwa rapat paripurna ini adalah salah satu wujud transparasi dan akuntabilitas pertanggungjawaban penyelenggaraan dan pengelolaan Keuangan yang termuat dalam APBD TA 2021 oleh pemerintah daerah yang disampaikan kepada rakyat melalui lembaga perwakilan yaitu DPRD,ujar Herman.
Sementara itu, Plt Kepala BPK Perwakilan Babel Dr. Arman Syifa, SST, mengatakan, “Bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan sesuai pasal 20 UU no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara selambat lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” ujar Arman.
Arman juga mengucapkan kepada Pj gubernur Babel dan jajarannya atas dukungan dan kerjasama yang diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung. “Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Pemprov Babel,” tuturnya. agus priyadi
