PANGKALPINANG, HR —Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga kini masih membahas evaluasi anggaran yang diusulkan KPU dan Bawaslu Babel untuk pilkada Tahun 2024 mendatang.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, H, Herman Suhadi mengatakan pembahasan dirapat banggar ini satu paket untuk KPUD dan Bawaslu.
“Anggaran untuk KPUD diusulkan saat ini sebesar 78 Miliar kemudian ada review namanya, oleh BPKP menyampaikan angka 66 Miliar untuk KPUD ya,” kata Herman kepada media, Senin (16/5/2023).
Sementara, untuk Bawaslu sendiri kata Herman menyampaikan 25 Miliar direview oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diangka 20 Miliar.
“Nah mereka tetap memberikan masukan-masukan kepada kita bahwa seperti itulah angka kebutuhannya. Jadi kebutuhannya persis dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan Bawaslu dan KPUD itu, oleh karena itu mereka minta pertemuan mediasi dihadiri pak Gubernur juga,” ujarnya.
Ketua KPU Babel Davitri mengatakan pihaknya sudah menganggarkan 78 Miliar akan dibahas di Banggar DPRD dan hingga kini KPU menunggu hasil yang akan disampaikan.
“Kalau memang memungkinkan dalam waktu dekat ini menandatangani MPHD antara KPU Bawaslu, dan Pemerintah Provinsi. Semoga ada titik temulah bahwa kami dalam penyelenggara yaitu 78 M tadi memang ada masukan sekitar 66 M tapi memang kita tunggu hasilnya pembahasan dengan banggar ini,” kata Davitri.
Davitri menambahkan, jika harus disahkan diangka 66 Miliar dirinya akan membahas terlebih dahulu secara internal bersama komisioner KPU Babel yang lainnya.Baru kami ajukan, tapi rasionalisasi kami 78 M ini lebih kecil dari anggaran yang diajukan pada pilkada 2017 yang lalu berkisar 86 M. Hari ini saya kira dengan 78 M yang kita ajukan rentang waktu 7 Tahun yah, saya kira rasionalitasnya memang butuh dukungan. Seharusnya MPHD ditandatangani akhir Mei ini kita tunggu jangka waktunya,” ujarnya. agus priadi
