PANGKALPINANG, HR — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menandai keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempertahankan opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut. Prestasi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, usai memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di DPRD Babel.
Eddy Iskandar mengatakan raihan opini WTP kesembilan secara beruntun menjadi indikator bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah berjalan dengan baik.
Menurutnya, hasil tersebut patut disyukuri karena mencerminkan kerja keras pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih menerima catatan dan rekomendasi dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti.
“Opini WTP merupakan capaian yang baik, tetapi rekomendasi dari BPK juga harus menjadi perhatian serius agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik ke depan,” ujarnya.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD Babel akan terus mengawal pelaksanaan tindak lanjut seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap temuan dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Eddy menegaskan DPRD bersama pemerintah daerah akan membahas berbagai rekomendasi tersebut agar penyelesaiannya dapat dilakukan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
Ia menilai tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Karena itu, seluruh perangkat daerah perlu menjadikan hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
Selain itu, Eddy menyoroti tantangan pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan dan tuntutan pelayanan publik. Menurutnya, profesionalisme aparatur dan kualitas tata kelola keuangan harus terus diperkuat agar opini WTP dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.
DPRD Babel berharap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat segera diselesaikan sehingga tidak terjadi pengulangan temuan yang sama pada periode berikutnya. agus prisdi
