 |
| Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (2/9). |
JAKARTA, HR – Komisi III DPR telah menyepakati usulan pembentukan panitia khusus dalam mengawal penanganan kasus dugaan korupsi di Pelindo II. Komisi yang membidangi ranah hukum di parlemen itu menganggap urgensi pengusutan kasus di Pelindo II berangkat dari kasus dwelling time yang telah membuat geram Presiden Joko Widodo.
Belakangan, penanganan kasus sempat membuat gaduh opini publik setelah Direktur Utama Pelindo II RJ Lino tidak terima kantornya digeledah aparat. Bahkan aduan dia ke kalangan istana disebut-sebut menjadi alasan di balik mutasi jabatan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso menjadi Kepala BNN.
“Kalau kita bicara ini soal kegaduhan, justru yang kebakaran jenggot ini yang bikin gaduh. Komisi III bakal serius bekerja sama karena ini kaitannya dengan korupsi dan bawa-bawa nama Buwas. Saya rasa ini penting,” ujar Anggota Komisi III Ruhut Sitompul di Gedung DPR, Kamis (10/9).
Politisi Partai Demokrat itu menyatakan urusan sengkarut persoalan di Pelindo II turut menyeret sejumlah nama-nama penting di kalangan birokrasi pemerintahan.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kapolri, Senin (7/9), Ruhut mendapati informasi nama-nama yang turut mengurusi proyek di Pelindo II antara lain RJ Lino, Sofyan Djalil, Rini Seomarno dan Jusuf Kalla. ■ krisman
