CIAMIS, HR – Masalah bantuan sosial bagi mereka yang terdampak pandemi Covid-19 dan insentif bagi petugas dilapangan di kabupaten Ciamis, menjadi perhatian anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang berasal dari daerah pemilihan kab. Ciamis. Bedi Budiman dan Herry Dermawan, Selasa (12/05/2020).
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman dan ketua Fraksi PAN DPRD Jabar Herry Dermawan saat melakukan monitoring terhadap penyaluran bantuan sosial, dan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat provinsi Jawa Barat di kabupaten Ciamis.
Dari hasil monitoring Bedi menyoroti jomplangnya masalah realisasi bantuan sosial dan insentif bagi petugas lapangan. Jomplangnya realisasi bantuan sosial ini terlihat antara usulan data masuk ke provinsi sekitar 24 ribu dengan realisasi bantuan sosial yang hanya 12 ribuan.
Mengenai pebnyalurannya semdiri bedi menyebutkan. Pelaksanaan penyaluran bantuan sembako di Kantor Pos Ciamis terdapat barang yang dikembalikan (Retur) sekitar 2% akibat data tidak update, rusak akibat kadaluarsa 1% (komoditi telur). Sedangkan proses pengiriman berjalan tanpa hambatan sudah terjalin baik antara PT Pos dengan ojek online.
Bedi juga menyoroti insentif bagi petugas di lapangan di kabuaten Ciamis yang merupakan jalur utama yang perlu diperketat karena biasanya digunakan sebagai jalur mudik menuju Jateng. Ciamis yang memiliki 20 pintu checkpoint, sejauh ini sinergi terjalin dengan baik antara Kepolisian, TNI, dan PMI, Satpol PP dan Dishub namun demikian insentif bagi petugas dilapangan dirasa masih minim dan perlu ditingkatkan, hal tersebut disampaikan oleh Bedi Budiman dihadapan Ketua DPRD, Dandim dan Kapolres Ciamis. horaz
