JAKARTA, HR – Pemerintah Propinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh, Melalui Pembangunan Rumah dan Perbaikan Rumah (yang menggantikan Pergub No. 64 Tahun 2013). dan sebagai landasan hukum landasan hukum tingkat undang-undang yang menjadi acuan nasional dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dari aspek inilah Pemda DKI Jakarta menentukan, dan menata Kawasan kumuh di DKI Jakarta di setiap Kelurahan, dan bertanggung jawab dalam hal penataan kawasan kumuh di bawah otoritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta. Sistem ini dikenal melalui portal data SIGAP KUMUH.
Suku Dinas Perumahan Rakyat (Sudin PRKP) Jakarta Barat, yang menata Kawasan Kumuh di RW 12 dan RW 16 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Administrasi Jakarta Barat menuai sorotan tajam, dimana pekerjaan yang menggunakan anggran dari Anggaran Perbelajaan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 diduga kerjakan tidak sesuai spek.
Dari pantauan media di lokasi pekerjaan, untuk peninggian Jalan tersebut, pekerja mengunakan tanah warna coklat bercampur batu makadam, terlihat juga para pekerja tidak dilengkapi alat pelindung diri (APD), tidak dilengkapi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tidak terlihat juga papan proyek dan berapa besaran anggaran proyek tersebut, dan nama PT Pelaksana dan Pengawas proyek tersebut.
Dikonfirmasi media, staf dari Sudin PRKP Jakarta Barat, Aji dari perencana yang didampingi Arif membenarkan, memang benar, pada saat kontrol kelapangan melihat terdapat batu batu besar tapi kita bilang ini pecahin dulu kalau tidak pinggirkan. Untuk papan proyek nanti kita kirim via WhatsApp ya bang, karena kita tidak ingat.
“Kita juga pernah menemukan batu batu besar di RW 12 Kelurahan Kapuk disitu, kita sarankan kepada pihak kontraktor untuk di pecah batu batu besar tersebut, malam ini saya kirim papan proyeknya bang” kata Aji, Selasa (10/11/2026) di kantor Sudin PRKP Jakarta Barat.
Aji juga menegaskan, untuk peninggian Jalan tersebut dalam perencanaan itu menggunakan Agregat ukuran bercampur pasir, dan dipadatkan jadi bukan tanah dan sedimentasi (bekas galian).
“Kalau memang terdapat tidak sesuai dalam spesipikasi yang kita tentukan dalan perencanaan, kita akan melakukan pemotongan pada saat pembayaran,” jelas Aji.
Di lokasi pekerjaan yang sudah dibeton baru sekitar 1-2 bulan, sudah terdapat banyak jalan yang patah, hal ini menandakan kurangnya pemadatan yang di kalukan sebelum di beton, Aji menjelaskan, kalau untuk yang patah tetap akan di pantau dan itu sebagai tanggung kontraktor.
“Kalau ada yang patah itu sebagai tanggung jawab kontraktor, dan itu nanti masih ada perawatan,” ungkap Aji.
Jalan di RW 16 Kelurahan Kapuk yang baru di beton pada tanggal 10 Oktober, bahwa beton tersebut sudah terkelupas, pasir dan krikil sudah mulai terangkat, menanggapi ini Aji menjelaskan, untuk Kwalitas (K) beton tersebut itu menggunakan K 250, tentu ini menjadi perhatian kami, apakah sesuai K 250 atau tidak itu nanti akan dilakukan Cordreel.
“Kita akan melakukan uji lep terhadap pekerjaan itu, apakah sesuai apa tidak kita lihat nanti.kalau tidak sesuai pasti ada tindakan dari Sudin perumahan jadi bersabar dulu karena belum selesai pekerjaan jadi kami belum bisa memutuskan seperti apa,” tutup Aji.
Hingga berita ini ditayangkan baik Aji dan Arif, masih belum juga mengirimkan foto papan proyek, padahal no WhatsApp media, sudah diberikan pada saat konfirmasi. •didit