JAKARTA, HR – Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Unit Usaha/Kios Rumah Susun Rorotan, Jakarta Utara, menjadi sorotan. Pasalnya, pekerjaan konstruksi yang berlangsung di atas perancah atau scaffolding menuntut penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara ketat. Selain persoalan keselamatan pekerja, transparansi proyek juga menjadi perhatian karena total anggaran kegiatan tidak tercantum secara jelas pada papan informasi proyek di lokasi.
Berdasarkan pantauan wartawan harapanrakyatonline.com Selasa (10/11/2026), pekerjaan pemeliharaan kios yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Rumah Susun III tersebut masih berlangsung. Sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas pengerjaan bagian atap dan rangka bangunan dengan menggunakan perancah di dalam bangunan.
Ironisnya, meskipun di lokasi telah terpasang papan imbauan bertuliskan “Utamakan Keselamatan“, aktivitas pekerja di ketinggian tetap membutuhkan perhatian serius. Dokumentasi lapangan sekitar pukul 10.21 WIB memperlihatkan seorang pekerja berada di atas perancah sambil memegang material di dekat rangka atap. Sementara dokumentasi pukul 10.24 WIB menunjukkan aktivitas pekerjaan di bagian atas perancah dengan ruang gerak yang terbatas.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan K3 diterapkan oleh pelaksana maupun pengawas kegiatan. Sebab, pekerjaan di ketinggian memiliki risiko kecelakaan yang harus diantisipasi melalui penggunaan alat pelindung diri (APD), pengaman jatuh, serta perancah yang kokoh dan memenuhi standar keselamatan.
Dari dokumentasi yang diperoleh, kelengkapan APD pekerja belum dapat dipastikan secara menyeluruh. Karena itu, pihak pelaksana dan pengawas perlu memastikan seluruh pekerja menggunakan perlengkapan keselamatan sesuai ketentuan, termasuk helm keselamatan, sepatu pelindung, rompi, sarung tangan, serta sabuk pengaman atau sistem pelindung jatuh apabila diperlukan.
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah tidak tercantumnya total nilai anggaran proyek secara jelas pada informasi yang tersedia di lokasi. Padahal, keterbukaan informasi mengenai nilai pekerjaan merupakan bagian penting dalam mendorong transparansi penggunaan anggaran publik. Masyarakat berhak mengetahui berapa besar dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan unit usaha atau kios di Rusun Rorotan tersebut.
Seorang warga yang berada di sekitar lokasi kegiatan, Ucok berharap pekerjaan tersebut dilaksanakan secara profesional dan tidak mengabaikan keselamatan pekerja.
“Kalau memang ada pekerjaan di atas ketinggian, keselamatan pekerja harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai hanya memasang tulisan utamakan keselamatan, tetapi penerapannya di lapangan tidak diawasi dengan baik. Kami juga berharap nilai anggaran proyek dicantumkan secara terbuka supaya masyarakat mengetahui berapa dana yang digunakan,” ketus Ucok.
Diketahui, berdasarkan papan informasi kegiatan, proyek tersebut memiliki volume lima item dengan spesifikasi umum Perbaikan Unit UMKM. Pelaksana kegiatan adalah PT Regan Matsuda, sedangkan perusahaan pengawas tercantum PT Gumilang Sajati dan perencana PT Alocita Mandiri.
Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 60 hari kalender, terhitung mulai 15 Oktober 2026 dan ditargetkan selesai pada 13 Desember 2026. Lokasi pekerjaan berada di Rumah Susun Rorotan, RT 9/RW 6, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
PT Gumilang Sajati selaku pengawas kegiatan memiliki tanggung jawab memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi dan ketentuan keselamatan kerja. Pengawasan harus mencakup kelayakan perancah, kestabilan pijakan, pengamanan area di bawah pekerjaan, serta penggunaan APD oleh seluruh pekerja.
Publik juga berharap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Rumah Susun III memberikan penjelasan terbuka mengenai total anggaran kegiatan, sekaligus memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan berjalan maksimal.
Jangan sampai proyek yang bertujuan memperbaiki fasilitas usaha masyarakat justru mengabaikan keselamatan tenaga kerja dan prinsip transparansi penggunaan anggaran. Keselamatan pekerja dan keterbukaan informasi harus menjadi bagian penting dari pelaksanaan proyek pemerintah hingga pekerjaan dinyatakan selesai. •lisbon sihombing