LAMSEL, HR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji mempelajari strategi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Pembelajaran tersebut berlangsung melalui audiensi dan konsultasi penerapan Zona Integritas di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis (1/10/2026).
Rombongan Pemkab Mesuji dipimpin Inspektur Kabupaten Mesuji Najmul Fikri bersama sejumlah perangkat daerah terkait. Mereka diterima Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan Edy Firnandi, Inspektur Lampung Selatan Badruzzaman, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Najmul Fikri mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan mempelajari pengalaman Lampung Selatan yang lebih dahulu menjalani proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK.
“Kami ke sini ingin belajar dan selanjutnya berkonsultasi, karena kami dengar Lampung Selatan sudah lebih dulu WBK,” ujarnya.
Menurut Najmul, Pemkab Mesuji akan menerapkan hasil pembelajaran tersebut pada perangkat daerah yang tengah mempersiapkan pembangunan Zona Integritas.
Studi tiru itu tidak hanya membahas pemenuhan dokumen dan eviden. Pemkab Mesuji juga mempelajari strategi pembangunan ZI, tata kelola pemerintahan, inovasi, pelayanan publik, hingga tahapan evaluasi.
“Zona integritas pada hakikatnya bukan hanya tentang pemenuhan dokumen atau eviden untuk kebutuhan evaluasi. Lebih dari itu, zona integritas merupakan proses perubahan tata kelola pemerintah dan perubahan budaya kerja aparatur,” katanya.
Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan Edy Firnandi menjelaskan, pembangunan Zona Integritas membutuhkan proses bertahap dan tidak dapat dilakukan secara instan.
Edy mencontohkan salah satu unit kerja di Lampung Selatan yang mulai mengikuti proses pembangunan Zona Integritas sejak 2022. Pada tahap awal, unit kerja tersebut melewati proses administrasi, kemudian melakukan berbagai perbaikan sebelum memperoleh predikat Zona Integritas menuju WBK pada tahun berikutnya.
“Jadi proses dua tahun itu kita coba benahi dan alhamdulillah di tahun ketiga kami memperoleh predikat zona integritas menuju WBK,” ujarnya.
Edy mengatakan inovasi menjadi salah satu unsur penting dalam pembangunan ZI. Namun, perangkat daerah juga perlu menyiapkan dokumentasi dan bukti dukung yang dapat menunjukkan perubahan secara nyata.
“Kita harus bisa menggambarkan sebelum dan sesudah. Sebelumnya seperti ini, sesudah seperti itu. Itulah yang diminta oleh tim penilai,” jelasnya.
Selain inovasi, Edy menekankan pentingnya pengelolaan media sosial sebagai sarana keterbukaan informasi dan pelayanan publik. Perangkat daerah perlu mengelola aktivitas media sosial secara konsisten, termasuk dalam merespons masukan dan pengaduan masyarakat.
Ia juga menyebut pembangunan Zona Integritas membutuhkan komitmen bersama dan koordinasi lintas perangkat daerah. Peran Inspektorat, Bagian Organisasi, serta perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian perlu berjalan secara terpadu.
“Kita ingin semua perangkat daerah itu punya semangat yang sama untuk bisa dinilai, ikut serta dalam zona integritas ini,” katanya.
Melalui konsultasi tersebut, Pemkab Lampung Selatan membagikan pengalaman dan tahapan pembangunan Zona Integritas kepada Pemkab Mesuji. Pembelajaran itu diharapkan membantu Mesuji mempersiapkan perangkat daerah yang akan mengikuti proses pembangunan ZI.
Pembangunan Zona Integritas juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong perubahan budaya kerja aparatur secara berkelanjutan.