DENPASAR, HR — Pemerintah Provinsi Bali bersama berbagai elemen masyarakat memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mengurangi risiko bencana dan menghadapi dampak perubahan iklim. Upaya ini menjadi fokus dalam Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026 Provinsi Bali yang berlangsung pada Jumat (9/10/2026).
Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Bali bersama BPBD Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan dukungan Program SIAP SIAGA Kemitraan Australia–Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana.
Mengusung tema “Ngariksa Bumi Nusantara dalam Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera”, kegiatan ini melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, komunitas, serta organisasi penyandang disabilitas. Seluruh pihak berupaya memperkuat kesiapsiagaan dan membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
Ketua FPRB Provinsi Bali, Suta Wijaya, menegaskan bahwa pelestarian lingkungan berperan penting dalam mengurangi risiko bencana. Salah satu upaya yang dilakukan melalui Gerakan Bali Menanam, yang mendorong masyarakat melakukan penghijauan sekaligus memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim.
“Banyak penelitian telah menyebutkan salah satu penyebab bencana karena adanya degradasi lingkungan. Jadi ketika kita menjaga alam lestari, tentu potensi bencana juga pasti menurun. Upaya ini kami implementasikan dalam Gerakan Bali Menanam,” ungkap Suta Wijaya.
Selain pelestarian lingkungan, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan juga memperkuat kesiapsiagaan melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Sebanyak 15 perguruan tinggi swasta di Bali telah memenuhi sembilan indikator minimum sebagai Kampus Siaga Bencana (KSB).
Di sektor kesehatan, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) mendeklarasikan komitmen untuk mewujudkan fasilitas kesehatan yang aman, inklusif, dan tangguh dalam menghadapi bencana.
Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Masyarakat, Made Rentin, menilai kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci dalam membangun ketangguhan daerah.
“Sejauh ini peran pemerintah daerah sangat didukung oleh dunia usaha, kalangan perguruan tinggi, dan masyarakat, terutama teman-teman media. Mereka telah berkontribusi sesuai dengan perannya masing-masing, sebab kolaborasi sangatlah penting dan utama,” ujar Made Rentin.
Keterlibatan penyandang disabilitas juga menjadi perhatian dalam upaya pengurangan risiko bencana di Bali. Ketua I Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) Bali, Elsye Suryawan, menekankan pentingnya melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pengembangan layanan kebencanaan.
Menurut Elsye, keterlibatan langsung membantu penyelenggara memahami kebutuhan setiap kelompok sehingga layanan penanggulangan bencana dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Pelayanan juga perlu berdasar pada kebutuhan. Dengan melibatkan teman-teman secara langsung sebagai pelaku dan perencana, kita benar-benar dapat memahami kebutuhan masing-masing. Inklusivitas dalam penanggulangan bencana bukan sistem yang terpisah, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan sistem karena semua orang berhak untuk selamat,” kata Elsye.
Dalam kegiatan tersebut, BPBD Provinsi Bali juga memberikan penghargaan kepada individu, komunitas, lembaga, dan organisasi yang berkontribusi dalam memperkuat kesiapsiagaan serta mengurangi risiko bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Teja Bhusana, menyebut penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi berbagai pihak dalam membangun ketangguhan masyarakat.
“Banyak komponen masyarakat dan lembaga yang sudah berkolaborasi, bersama-sama membangun kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana dengan usaha dan dedikasinya. Sudah sepatutnya pemerintah memberikan apresiasi sebagai bentuk motivasi bahwa kerja keras mereka bermanfaat, menginspirasi, dan membawa dampak bagi masyarakat,” ujar Teja Bhusana.
Sementara itu, Provincial Manager Program SIAP SIAGA Bali, Ikhyaul Ihsan, mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperluas kolaborasi agar upaya pengurangan risiko bencana memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami bangga dapat mendukung ruang kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok sosial inklusi untuk bersama-sama memperkuat ketangguhan Bali. Yang paling penting, berbagai inisiatif ini menunjukkan bahwa pengurangan risiko bencana bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, tetapi kerja bersama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ikhyaul Ihsan.
Melalui Bulan PRB 2026, Pemerintah Provinsi Bali mendorong penguatan kesiapsiagaan di sektor pendidikan dan kesehatan, pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, serta integrasi adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan daerah.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan masyarakat dan membangun Bali yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.