PANGKALPINANG, HR — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani, menerima audiensi bersama Kepala Stasiun Badan Keamanan Laut (Bakamla) Babel Letkol Bakamla Yuli Eko Prihartanto, didampingi Wakil Bakamla Lettu Moreno Siahaan, di Ruang Kerja Gubernur Babel, Senin (16/6/2025).
Dalam audiensi itu, Gubernur menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel mendukung penuh peran Bakamla Babel dalam menjalankan fungsinya menjaga keamanan dan keselamatan laut nasional. Dukungan tersebut dalam bentuk penguatan operasional kelembagaan.
“Akan kita lanjuti apa yang menjadi harapan Bakamla. Memang sedikit sulit kalau hanya mengandalkan satu kendaraan. Bahkan, saya inginnya pemerintah punya kapal khusus,” ujarnya.
Ia mendorong Bakamla untuk memperkuat komunikasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan menggelar suatu acara yang bertujuan untuk membangun sinergi, baik dalam menjaga keamanan laut, maupun keamanan di darat demi memberikan rasa aman kepada masyarakat.
“Saya usulkan Bakamla buat acara khusus, kita panggil Danrem, Kapolda, Dirut PT Timah dan lain-lain untuk menyatukan komitmen menjaga wilayah ini, seperti penyelundupan (timah). Kita harus lawan,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Stasiun Bakamla Babel mengungkapkan peran utama Bakamla Babel sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang mengawasi wilayah perairan daerah, termasuk laut teritorial, perairan kepulauan, serta mendeteksi, dan merespons pelanggaran hukum di laut seperti penyelundupan, pelanggaran wilayah.
“Kebijakan kita adalah melaksanakan patroli keamanan laut, dan penegakan hukum di tempat yang dipersenjatai lengkap. Kita juga melakukan pemantauan dengan penginderaan jauh, seperti radar dan Automatic Identification System (AIS),” terangnya.
Ia juga menyebutkan perencanaan dan pemetaan dalam upaya menjaga keamanan teritorial Negeri Serumpun Sebalai, khususnya dalam mencegah terjadinya penyelundupan timah yang menjadi persoalan serius di Babel. Selain itu, Bakamla pusat, katanya akan menerjunkan satgas dalam penanganannya.
“Kita juga memiliki program relawan penjaga laut (Relawan Penjaga Laut Nusantara) yang sudah ada aturannya, yang melibatkan masyarakat. Fungsinya adalah membantu Bakamla memberikan informasi tentang pelanggaran di laut. Kami memohon doa restu Pak Gubernur biar bisa berbuat untuk masyarakat tentunya,” pungkasnya. agus priadi
