LAMSEL, HR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mulai menyusun APBD Tahun Anggaran 2027 dengan menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyerahkan dokumen tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Kamis (9/7/2026).
Rapat dihadiri Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, Sekretaris Daerah Supriyanto, jajaran perangkat daerah, para camat, serta pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
Bupati Egi menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS menjadi tahapan penting dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Menurutnya, dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan APBD 2027 agar pembangunan berlangsung secara terencana, transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.
“Tahun Anggaran 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029 sekaligus bagian dari tahapan pertama RPJPD Kabupaten Lampung Selatan 2025–2045. Oleh karena itu, kebijakan fiskal daerah diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan aspirasi masyarakat,” ujar Bupati Egi.
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 berada di kisaran 5,81 hingga 6,58 persen. Selain itu, PDRB atas dasar harga berlaku diproyeksikan mencapai Rp71,87 triliun hingga Rp76,14 triliun, sedangkan PDRB per kapita ditargetkan meningkat menjadi Rp61,97 juta hingga Rp65,65 juta.
Pemkab juga memperkirakan inflasi tetap terkendali pada kisaran 2–3 persen. Sementara itu, angka kemiskinan ditargetkan menurun, Rasio Gini tetap terjaga, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 73,80 hingga 74,26.
Untuk mendukung target tersebut, Pemkab memproyeksikan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,108 triliun, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp437,17 miliar dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1,671 triliun.
Belanja Daerah direncanakan mencapai Rp2,111 triliun. Pemerintah akan memprioritaskan anggaran untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat penurunan stunting, mendukung pembangunan rendah karbon, serta memenuhi belanja wajib pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan publik.
Pada sektor pembiayaan, Pemkab memproyeksikan penerimaan pembiayaan dari SiLPA sebesar Rp42,89 miliar. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp4 miliar untuk penyertaan modal daerah dan Rp36,11 miliar untuk pembayaran cicilan pokok utang kepada PT SMI.
Bupati Egi mengapresiasi berbagai masukan dari seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, setiap saran akan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan anggaran agar pembangunan daerah semakin berkualitas.
“Pada prinsipnya, Pemkab berkomitmen untuk menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik. Seluruh masukan yang bersifat strategis tentu menjadi acuan bagi kami. Kami juga senantiasa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat infrastruktur, serta meratakan pembangunan,” tegasnya.
Bupati Egi berharap pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 berjalan objektif dan konstruktif sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan. santi