PANGKALPINANG, HR – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP 9 kali berturut-turut menunjukkan komitmen Pemprov Babel dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, usai memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Paripurna DPRD Babel, Kamis (18/6/2026).
“Alhamdulillah, hasil pemeriksaan BPK kembali memberikan opini WTP kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Raihan ini sudah sembilan kali berturut-turut dan menjadi pencapaian yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Eddy.
Menurut Eddy, opini WTP membuktikan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah berjalan sesuai standar akuntabilitas yang ditetapkan BPK.
Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, sejumlah rekomendasi BPK kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera ditindaklanjuti.
“Kita patut bersyukur atas raihan WTP ini. Namun masih ada rekomendasi BPK yang menjadi perhatian, terutama bagi beberapa OPD. DPRD akan mengawal penyelesaiannya,” katanya.
Sebagai lembaga pengawas, DPRD Babel akan terus membahas tindak lanjut rekomendasi tersebut bersama pemerintah daerah agar seluruh temuan dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
“Kami akan membahasnya bersama pemerintah daerah sehingga seluruh rekomendasi BPK dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Eddy.
Ia menambahkan, tindak lanjut rekomendasi BPK menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Seluruh perangkat daerah juga diharapkan menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
Eddy menilai tantangan pengelolaan keuangan daerah akan semakin besar seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, profesionalisme aparatur serta kualitas pengelolaan keuangan harus terus ditingkatkan agar opini WTP tetap dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.
DPRD Babel berharap seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan tepat waktu sehingga tidak terjadi pengulangan temuan pada pemeriksaan berikutnya. agus priadi