PANGKALPINANG, HR — Dugaan aksi kekerasan terhadap wartawan dan anggota Satgas Tata Kelola Timah di kawasan gudang pengolahan mineral PT PMM, Sabtu (7/3/2026), memicu reaksi keras dari DPRD Bangka Belitung.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yogi Maulana, mengecam keras tindakan tersebut. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap wartawan maupun petugas pengawasan tidak bisa ditoleransi.
“Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengecam segala bentuk kekerasan terhadap wartawan dan pihak yang menjalankan tugas pengawasan tata kelola pertambangan. Wartawan bekerja dilindungi Undang-Undang Pers, sehingga intimidasi apalagi kekerasan menjadi ancaman nyata bagi kebebasan pers,” tegas Yogi, Senin (9/3/2026).
Menurut Yogi, kehadiran Satgas Tata Kelola Timah merupakan bagian dari langkah negara untuk membenahi sektor pertambangan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, satgas tersebut menjalankan mandat negara untuk memperbaiki tata kelola pertambangan, khususnya komoditas timah yang menjadi sektor strategis di Bangka Belitung.
“Satgas menjalankan tugas negara. Karena itu, upaya menghalangi apalagi melakukan kekerasan terhadap petugas tidak dapat dibenarkan,” ujarnya.
Komisi III DPRD Babel juga mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polda Kepulauan Bangka Belitung, untuk segera menyelidiki kasus ini secara profesional dan transparan.
Yogi menegaskan, jika ada pihak yang terbukti terlibat, aparat harus menindak tegas demi memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kejadian serupa.
“Penegakan hukum harus objektif dan transparan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum serta menjadi pelajaran bagi semua pihak,” pungkasnya. agus priadi
