LAMSEL, HR — Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Bumisari di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dipersiapkan untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat desa. Koperasi ini diharapkan mampu memperluas pemasaran produk lokal sekaligus membuka peluang usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kesiapan koperasi tersebut ditinjau langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kamis (15/10/2026). Kunjungan itu merupakan bagian dari pemantauan serentak terhadap 10.070 titik KDKMP di seluruh Indonesia guna memastikan kesiapan fasilitas dan operasional koperasi.
Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan didampingi Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Zulkifli menegaskan bahwa KDKMP harus menjadi milik masyarakat desa dan berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar tempat transaksi kebutuhan sehari-hari.
“Koperasi ini bukan punya Menko Pangan, bukan punya menteri, bukan punya Pak Presiden. Ini miliknya desa, artinya milik seluruh rakyat yang ada di desa,” tegas Zulkifli.
Menurutnya, desa perlu memiliki peran lebih luas dalam rantai ekonomi, mulai dari kegiatan produksi hingga pemasaran. Potensi pertanian, kerajinan, dan berbagai produk lokal perlu didukung sarana pemasaran yang memadai agar dapat menjangkau konsumen lebih luas.
Dalam konteks tersebut, KDKMP dapat dimanfaatkan sebagai ruang promosi dan pemasaran produk UMKM. Dengan begitu, pelaku usaha lokal memiliki kesempatan untuk memperkenalkan hasil produksinya sekaligus memperluas jaringan penjualan.
Selain melalui koperasi, bazar mingguan juga dapat menjadi alternatif untuk mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen. Kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan perputaran ekonomi sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam aktivitas usaha di desa.
“Intinya, koperasi ini menjadi pusat perkembangan ekonomi. Seluruh potensi UMKM bisa dipamerkan di sini, kerajinan bisa ditampilkan, dan setiap minggu bisa dibuat bazar. Kita ingin setiap desa maju dan berkembang melalui koperasi desa,” ujar Zulkifli.
Pemantauan serentak terhadap 10.070 titik KDKMP mulai dilaksanakan pada 15 Oktober 2026 dan dijadwalkan berlangsung selama delapan hari. Kegiatan ini melibatkan jajaran kementerian, pemerintah daerah, serta aparat kewilayahan untuk memastikan koperasi siap beroperasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pemeriksaan meliputi kondisi bangunan, kelengkapan sarana dan prasarana, ketersediaan barang, kesiapan kendaraan operasional, serta sumber daya manusia yang akan mendukung kegiatan koperasi.
Pemerintah juga memantau ketersediaan sejumlah barang bersubsidi dan kebutuhan strategis masyarakat, antara lain beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, LPG 3 kilogram, dan pupuk.
Melalui pemantauan tersebut, berbagai kekurangan fasilitas maupun kendala operasional diharapkan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Dengan demikian, kesiapan koperasi tidak hanya terlihat dari bangunan dan kelengkapan sarana, tetapi juga dari kemampuannya menjalankan kegiatan usaha secara optimal.
Bagi Kabupaten Lampung Selatan, kesiapan KDKMP Bumisari menjadi bagian dari upaya menghadirkan sarana ekonomi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan usaha dan memasarkan produk lokal.
Dukungan pengelolaan yang profesional, ketersediaan barang, serta akses pemasaran yang memadai menjadi faktor penting agar koperasi dapat menjalankan fungsinya secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan KDKMP tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan atau lengkapnya fasilitas, tetapi juga dari kemampuan koperasi menggerakkan aktivitas ekonomi, memperluas peluang usaha, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.