Iklan Harapan Rakyat Online

Wawako Bertha Hadiri Paripurna DPRD Pagar Alam Bahas Propemperda 2027

PAGAR ALAM, HR – Wakil Wali Kota Pagar Alam, Hj. Bertha, menghadiri Rapat Paripurna Sidang ke-3 DPRD Kota Pagar Alam dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Propemperda Kota Pagar Alam Tahun 2027.

Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Pagar Alam, Rabu (11/11/2026). Wakil Ketua I DPRD Kota Pagar Alam, Hj. Dessy Siska, memimpin rapat tersebut bersama Wakil Ketua II, H. Syahrol Effendi.

Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, camat, serta lurah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Hj. Bertha berharap jawaban pemerintah daerah dapat menjawab berbagai usulan, saran, dan imbauan yang disampaikan anggota DPRD melalui pandangan umum fraksi-fraksi.

Ia menjelaskan bahwa seluruh masukan dari fraksi DPRD akan menjadi bahan kajian dan evaluasi pemerintah daerah. Hal tersebut mencakup aspek kualitas maupun kuantitas guna mendukung pembangunan Kota Pagar Alam pada masa mendatang.

Lebih lanjut, Bertha menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan serta menyusun produk hukum daerah yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, kerja sama kedua lembaga tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan regulasi daerah yang tepat sasaran dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Rapat paripurna tersebut juga membahas pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji dan membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Pagar Alam Tahun 2027.

Dalam rapat itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Pagar Alam, Hj. Dessy Siska, meminta Wali Kota Pagar Alam menginstruksikan kepala OPD terkait agar menghadiri rapat Pansus maupun rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Ia menilai kehadiran OPD terkait sangat diperlukan agar pembahasan Propemperda 2027 berjalan optimal dan menghasilkan program pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan Kota Pagar Alam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *