SUKABUMI, HR — Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi tekanan fiskal dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Strategi tersebut ia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi, Sabtu (7/11/2026), sebagai jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Sukabumi, H. Wawan Juanda, membahas sejumlah persoalan penting. Di antaranya proyeksi defisit APBD sebesar Rp102,12 miliar, pemenuhan jaminan kesehatan dan hak pegawai, serta kehati-hatian dalam merencanakan pinjaman daerah.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ayep Zaki menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan efisiensi belanja, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan menyiapkan alternatif pembiayaan. Langkah tersebut bertujuan menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan.
Selain itu, Pemerintah Kota Sukabumi merencanakan pinjaman daerah sebesar Rp89,327 miliar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Rencana pembiayaan ini bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain membahas APBD 2027, rapat paripurna juga mengagendakan perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) periode 2027–2047.
Pemerintah daerah mengarahkan revisi RTRW untuk mewujudkan tata ruang kota yang aman, produktif, dan berkelanjutan. Pembahasan tersebut mencakup pemerataan pembangunan, penguatan investasi, ketahanan pangan, serta perlindungan lingkungan.
Berbagai masukan fraksi mengenai pengelolaan anggaran, lahan pertanian, ruang terbuka hijau, mitigasi bencana, dan kepentingan masyarakat akan menjadi bahan pembahasan lanjutan. DPRD akan menindaklanjuti berbagai masukan tersebut melalui Panitia Khusus (Pansus) dan Badan Anggaran (Banggar).
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari pembahasan tiga Raperda, yakni Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan, APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2027, serta perubahan RTRW periode 2027–2047.
Melalui pembahasan tersebut, Pemkot Sukabumi dan DPRD berupaya menyelaraskan kebijakan anggaran serta arah pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.