Wakil Bupati Merima DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah TA 2023

oleh -71 views

MUARA TEWEH, HR РWakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk Kabupaten Barito Utara di Aula Jayang Tingang, Palangka Raya. Diserahkan oleh Gubernur Kalteng  yang disaksikan oleh Sekda Prov. Kalteng, FKPD Prov. Kalteng, Bupati/Walikota se-Kalteng, Sekda dan Ketua DPRD se-Kalteng, dan undangan lainnya. Acara ini dihadiri juga oleh Ketua DPRD, Sekda, Inspektur, Kepala BPPD, dan Sekretaris BPKAD dari kabupaten Barito Utara.

Rincian alokasi Dana Transfer ke Daerah di Prov. Kalteng termasuk Kabupaten/Kota, berjumlah sebesar Rp 20,692 triliun, yang terdiri dari DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Insentif Fiskal, DBH, Hibah Daerah, dan Dana Desa. Untuk Total Alokasi Dana APBN yang dikelola melalui DIPA Kantor Pusat dan DIPA Kantor Daerah sebesar Rp 6,16 triliun terdiri dari DIPA KP dan DIPA KD. Sedangkan Total Alokasi Dana APBN yang dikelola Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebesar Rp 229 miliar. Untuk Kabupaten Barito Utara, jumlah anggaran yang diterima sebesar Rp. 1,794 triliun.

Hari Utomo selaku Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalteng menyampaikan bahwa kondisi perekonomian regional Kalteng tahun 2022 terus menunjukkan tren positif. “Dimana pertumbuhan ekonomi terus tumbuh positif secara stabil sepanjang 2022, dengan angka Triwulan III mencapai 6,74 % (yoy),” jelas Hari. Untuk inflasi menunjukkan tren penurunan, dimana pada bulan November 2022 sebesar 6,97% (yoy) menurun dibandingkan bulan Oktober 2022 sebesar 7,10% (yoy) dan bulan September 2022 sebesar 8,12% (yoy).

Loading...

Selain itu, Gubernur Kalimantan Tengah juga menyampaikan bahwa pelaksanaan APBN 2023 dapat segera dilakukan lebih awal, sehingga dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi dan stimulus perekonomian di daerah terlebih lagi untuk penanganan inflasi di daerah dan untuk peningkatan pelayanan publik. “Tentunya dengan tetap menjaga akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik,” kata Sugianto. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kalteng yang membaik, hal itu juga harus diimbangi dengan penanganan inflasi. mts

Tinggalkan Balasan