JAKARTA, HR — Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mendorong penyusunan grand design pengembangan Perkampungan Budaya Betawi (PBB) Setu Babakan agar kawasan tersebut dapat berfungsi lebih optimal. Hal itu disampaikan saat meninjau PBB Setu Babakan di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (8/1/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Rano Karno didampingi Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan M. Anwar serta sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Kebudayaan, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga DKI Jakarta, dan Perumda PAM Jaya.
Rano Karno mengungkapkan bahwa dirinya telah beberapa kali mengunjungi Setu Babakan. Namun, kunjungan kali ini menjadi lebih fokus karena dilanjutkan dengan rapat kecil bersama instansi teknis untuk membahas persoalan dan arah pengembangan kawasan.
“Hari ini kita tidak hanya melihat, tapi juga langsung berdiskusi. Saya melihat banyak persoalan yang harus segera ditangani secara terencana,” ujar Rano.
Dari hasil pembahasan awal, Rano menegaskan bahwa fungsi dan peran PBB Setu Babakan harus dioptimalkan. Selain sebagai pusat pelestarian budaya Betawi, kawasan ini juga direncanakan menjadi basis Lembaga Adat Betawi yang akan segera dibentuk.
Ia juga menilai perlunya kehadiran lembaga pendidikan khusus yang membahas tentang Jakarta dan kebudayaan Betawi.
“Harus ada lembaga pendidikan di sini. Bukan universitas, tapi misalnya institut khusus tentang Jakarta. Sanggar sudah ada, tinggal kita kembangkan fungsinya,” jelasnya.
Selain aspek budaya dan pendidikan, Rano Karno menyoroti persoalan infrastruktur yang dinilai masih perlu pembenahan. Menurutnya, pengembangan kawasan tidak dapat dilakukan secara parsial tanpa perencanaan yang matang.
“Grand design itu wajib. Walaupun pembangunan dilakukan bertahap, kita harus punya peta jalan yang jelas agar pengembangan Setu Babakan terarah,” tegasnya.
Rano memastikan hasil kunjungan dan pembahasan awal ini akan ditindaklanjuti melalui rapat lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta dengan melibatkan lebih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga pengembangan PBB Setu Babakan dapat berjalan terintegrasi dan berkelanjutan. rg
