PANGKALPINANG, HR — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Senin (9/11/2026).
Dua Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
Sementara itu, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) belum disepakati untuk ditetapkan. Pembahasannya ditunda guna dilakukan pendalaman lebih lanjut.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Sri Gusjaya dan dihadiri Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani. Turut hadir Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan perangkat daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan instansi vertikal dan lembaga daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Hidayat Arsani menyampaikan bahwa persetujuan APBD Tahun Anggaran 2027 menjadi pijakan penting dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Ia berharap alokasi anggaran dapat diarahkan untuk mendukung berbagai sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 telah kita sahkan bersama. Mari kita jadikan ini momentum untuk terus bekerja demi kesejahteraan rakyat. Sesuai pantun tadi: ‘Untuk rakyat, demi rakyat’. Tanpa rakyat, kita tidak ada di sini, dan mari kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan bersama,” ujar Hidayat Arsani.
Selain APBD 2027, persetujuan Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan juga menjadi bagian penting dalam penguatan kebijakan daerah.
Menurut Gubernur, regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum untuk menjamin hak-hak perempuan, memperluas kesempatan dalam bidang ekonomi, serta memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan maupun diskriminasi terhadap perempuan di Bangka Belitung.
“Kami berharap pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ini dapat diwujudkan dalam suasana yang baik dan amanah. Kebijakan daerah harus berpihak kepada keadilan sosial, kemajuan, serta perlindungan nyata bagi kaum perempuan,” tegasnya.
Terkait Raperda perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K, pemerintah provinsi bersama DPRD sepakat melanjutkan pembahasan terhadap sejumlah poin yang masih memerlukan pendalaman.
Langkah tersebut diperlukan agar pengaturan pemanfaatan ruang laut, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil dapat mempertimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan.
Melalui kesepakatan dua Raperda tersebut, pemerintah provinsi dan DPRD berharap kebijakan daerah yang dihasilkan dapat mendukung pembangunan serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.
Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga dalam mewujudkan kebijakan publik yang berkualitas, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.