GOWA, HR — Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Gowa terancam tidak dibayarkan. Pasalnya, hingga kini belum ada pembahasan terkait penganggaran TPP ASN.
Persoalan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat Gedung DPRD Kabupaten Gowa, Senin (31/8/2026).
Eks Kepala Keuangan Daerah, Mahmud, menjelaskan bahwa pemerintah daerah menganggarkan penghasilan ASN melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mendapat dukungan Dana Alokasi Umum (DAU).
Menurut Mahmud, kondisi DAU saat ini dapat memengaruhi pembayaran TPP ASN.
“TPP ASN ini berlandaskan Dana Alokasi Umum. Jika kondisi saat ini, yakin saja tidak terpenuhi,” jelas Mahmud.
Mahmud juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menjalani proses verifikasi dan validasi sebelum mengalokasikan anggaran tersebut.
Selain itu, pemerintah daerah harus memperoleh persetujuan resmi dari Kementerian Dalam Negeri dengan pertimbangan Kementerian Keuangan. Langkah tersebut bertujuan memastikan porsi belanja pegawai tidak melebihi batas maksimal.
“Jika mengalami keterlambatan pembahasan DAU, maka otomatis akan kembali ke anggaran pokok dan serta-merta mengalami gangguan karena kita memiliki akun untuk mengakses ke pusat,” terangnya.
Sementara itu, anggota DPRD Gowa dari Fraksi Demokrat, Lukman Naba, mempertanyakan kepastian pembayaran penghasilan ASN tepat waktu.
Menurut Lukman, pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Gowa yang menjamin pembayaran penghasilan ASN tidak sejalan dengan penjelasan dalam RDP.
“Sesuai penjelasan Kepala Keuangan Daerah, pembayaran penghasilan ASN harus disepakati bersama. Kenyataannya, Plt Sekda menegaskan penghasilan ASN akan dibayarkan,” ujar Lukman.
Lukman menilai pernyataan tersebut menjadi bentuk jaminan bahwa pemerintah daerah akan membayar penghasilan ASN sesuai ketentuan.
Ia bahkan memberikan peringatan tegas terkait pembayaran pada September 2026.
“Jika bulan September ini tidak dibayarkan, maka pernyataan Plt Sekda Gowa itu bohong,” tegas Lukman Naba dari fraksi Demokrat