SINTANG, HR – Tokoh masyarakat (Tomas) kabupaten Sintang, Ginidi, tanggapi kisruh biaya Rp 2 M untuk 21 media kerjasama pemberitaan pemerintah kabupaten Sintang Kalimantan Barat tahun 2021.
Anggaran kerjasama pemberitaan Rp 2 M yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) daerah itu, ramai dibicarakan bukan saja soal besaran anggaran tetapi, soal 21 media dimaksud, lebih banyak media luar Sintang.
Memang, anggaran 2 M tersebut menurut sumber-sumber sebagian adalah dana media yang disiapkan Kominfo digabung dana aspirasi sejumlah anggota DPRD yang di titip disana.
Ginidi kepada media ini (4/3) soal kisruh anggaran dan jumlah media tersebut berpendapat, Pemkab Sintang yang diwakili Dinas Kominfo mungkin saja dapat dituding diskriminasi terhadap media daerah.
“Maka supaya tidak dituding diskrimasi dan kongkalikong anggaran itu, Kadis Kominfo sebelum menentukan media mana yang dapat anggaran itu, harusnya bijak mengkomunikasikannya terhadap pengelola media di daerah Sintang,” sambungnya.
Mantan anggota DPRD daerah itu 5 tahun menyebut, kalau betul diantara 21 media yang diakomodir Kominfo lebih banyak media luar daripada media daerah Sintang, wajar dipertanyakan.
Maka, agar tidak menjadi polimik, sebaiknya Bupati Sintang H Jarot Winarno atau Sekda Sintang Ibu Yosefa Hasnah, sebaiknya ambil alih untuk tatap muka semua media Sintang, bahas terbuka masalah itu.
Tujuannya supaya tidak ada kesan hal itu ditutupi, diskiriminasi dan bersama menjaga hubungan media – pemerintah Sintang tetap terjaga/baik.
Jangan pernah ada istilah media titipan, tapi harus transparan, jangan ada oknum ambil keuntungan sendiri dari besar dana pemberitaan daerah ini, apalagi mentang-mentang dipercaya pimpin OPD terkait, jangan bebani kepala daerah dalam urusan media, saran politisi PDIP itu.
“Ini pendapat saya dalam rangka mendukung independensi media dalam pemberitaan, intinya media harus dirangkul meski mendapat anggaran tidak sama,” pungkasnya. tim
