JAKARTA, HR – Aksi pembakaran dan penusukan yang terjadi di Masjid Darul Ma’arif, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Minggu (8/11/2026), menuai keprihatinan berbagai pihak. Peristiwa yang menyasar lingkungan rumah ibadah tersebut mendapat perhatian Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu.
Saat menghadiri undangan silaturahmi bersama pengurus dan jemaah Masjid Darul Ma’arif pada Sabtu (14/11/2026), Kevin menyampaikan rasa prihatin dan simpatinya kepada para jemaah yang terdampak aksi kekerasan tersebut. Ia menilai, peristiwa itu tidak boleh dipandang sebagai tindak pidana biasa karena menyangkut keamanan masyarakat sekaligus ketenangan umat dalam menjalankan ibadah.
“Setelah mendengar kejadian pada tanggal 8, Bapak dan Ibu, saya terenyuh. Mungkin ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia kalau saya boleh katakan. Entah apa yang ada di balik kejadian ini. Ini tidak bisa hanya dianggap sebagai pidana sederhana,” ujar Kevin.
Silaturahmi tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, Anggota DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, serta sejumlah perwakilan instansi, di antaranya Kementerian Agama dan Polres Metro Jakarta Timur.
Kevin mengungkapkan, dirinya telah mengambil langkah resmi dengan menyampaikan surat kepada sejumlah pihak berwenang agar kasus tersebut ditangani secara serius, transparan, dan menyeluruh. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya, serta Kapolres Metro Jakarta Timur. Selain itu, komunikasi juga dilakukan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Menurut Kevin, terdapat sejumlah aspek hukum yang perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum. Pertama, dugaan tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan pelaksanaan ibadah. Kedua, kemungkinan adanya unsur teror yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Ketiga, dugaan adanya upaya mengganggu kerukunan antarumat beragama.
Ia menegaskan, tindakan kekerasan terhadap orang yang sedang menjalankan ibadah harus mendapatkan perhatian serius. Kevin juga menyinggung ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagaimana disebutkannya, terkait penggunaan kekerasan untuk mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah.
“Jadi ini bukan cuma sekadar masalah pidana. Patut diperhatikan bagaimana efek traumatis dari kejadian ini. Karena itu dapat menimbulkan ketakutan yang merusak rasa aman jemaah dan kesucian tempat rumah ibadah ini,” tegasnya.
Kevin juga meminta aparat kepolisian mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan hukum lain yang relevan. Ia berharap seluruh unsur pidana dapat diperiksa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.
Lebih lanjut, Kevin menduga peristiwa tersebut berpotensi memunculkan provokasi yang dapat mengadu domba antarumat beragama apabila tidak ditangani secara terbuka. Karena itu, ia meminta kepolisian mengungkap motif, kronologi, serta seluruh fakta di balik kejadian tersebut agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh.
Kevin mengingatkan, pemberitaan yang tidak lengkap maupun informasi yang dipotong-potong berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memperkeruh suasana kerukunan masyarakat, bukan hanya di Duren Sawit atau Jakarta, tetapi juga di wilayah lain.
“Mengenai persepsi publik ketika berita ini viral, bagi masyarakat yang tidak paham konteks dan tidak mengetahui cerita secara utuh, kalau dipotong setengah-setengah ini berbahaya. Ini bisa merusak kerukunan umat beragama di tempat lain. Bukan hanya di Jakarta, bukan cuma di Duren Sawit,” pungkasnya.
Ia berharap aparat penegak hukum dapat bekerja profesional, mengusut kasus tersebut hingga tuntas, serta menjatuhkan hukuman sesuai fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, rasa aman masyarakat dan kerukunan antarumat beragama tetap terjaga.