LANDAK, HR — Proses tender sejumlah paket pekerjaan air bersih Pemerintah Kabupaten Landak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendapat sorotan dari kalangan konstruksi.
Penelusuran pada portal INAPROC/LPSE menunjukkan sejumlah paket pekerjaan air bersih telah mencantumkan perusahaan pemenang.
Sejumlah pelaku usaha konstruksi di Kabupaten Landak meminta proses tersebut mendapat perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut. Mereka menyoroti proses pemilihan penyedia, tingkat persaingan peserta tender, serta kemungkinan keterkaitan antara perencana, pelaksana, dan pengawas pekerjaan.
Informasi yang diterima menyebutkan, beberapa perusahaan yang tercatat sebagai pemenang diduga hanya berperan sebagai “bendera perusahaan” atau perusahaan rental. Namun, informasi tersebut masih membutuhkan verifikasi melalui dokumen pengadaan dan klarifikasi pihak terkait.
Selain itu, muncul informasi mengenai dugaan keterkaitan pihak yang menyusun perencanaan dengan pihak yang melaksanakan dan mengawasi pekerjaan. Sumber di lapangan menyebut adanya satu tim yang diduga memiliki keterkaitan dalam rangkaian perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan sejumlah paket air bersih.
Tim tersebut disebut-sebut berkoordinasi dengan seseorang berinisial DD.
Pemenang Tender Air Bersih Jadi Sorotan
Sejumlah paket pekerjaan yang menjadi perhatian antara lain:
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sarana Rumah Desa Kranji Mancal, Kecamatan Sengah Temila. Portal pengadaan mencatat CV GHEA INGE (GI) sebagai pemenang.
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sarana Rumah Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang. CV Sahabat Karya Mandiri (SKM) tercatat sebagai pemenang.
- Peningkatan Perpipaan Distribusi Pelayanan Terminal Pasar, dengan CV Batara Altar Jaya (BAJ) sebagai perusahaan yang tercatat sebagai pemenang.
- Pembangunan Baru SPAM Jaringan Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila. Portal pengadaan mencatat CV Keren Mandiri Niaga (KMN) sebagai pemenang.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tingkat kompetisi dalam proses tender. Publik tentu berkepentingan mengetahui apakah seluruh tahapan pengadaan berlangsung secara terbuka, kompetitif, dan sesuai ketentuan.
Informasi lain yang diterima menyebutkan, dalam proses tender sejumlah paket tersebut hanya terdapat satu perusahaan yang mengikuti undangan dan menjalani proses klarifikasi. Perusahaan tersebut kemudian tercatat sebagai pemenang.
Namun, informasi tersebut belum dapat menjadi kesimpulan mengenai adanya pengaturan tender. Pemeriksaan dokumen pengadaan dan klarifikasi dari pihak berwenang tetap diperlukan untuk memastikan proses tersebut.
Keterkaitan Perencana, Pelaksana, dan Pengawas Dipertanyakan
Sorotan juga muncul terkait dugaan hubungan antara pihak perencana, pelaksana, dan pengawas pekerjaan.
Jika satu tim memang memiliki keterkaitan dalam penyusunan perencanaan dan kemudian terlibat dalam pelaksanaan maupun pengawasan melalui perusahaan berbeda, kondisi tersebut perlu mendapat pemeriksaan secara objektif.
Pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, persaingan usaha yang sehat, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Harapan Rakyat telah berupaya meminta klarifikasi kepada pihak konsultan atau perencana yang disebut memiliki keterkaitan dengan pekerjaan tersebut, termasuk DD. Hingga berita ini disusun, pihak yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Redaksi juga menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan perusahaan “pinjam bendera”, dugaan pengaturan pemenang, serta dugaan keterkaitan antara perencana, pelaksana, dan pengawas masih membutuhkan pembuktian.
Masyarakat Minta Pengawasan Diperkuat
Sejumlah masyarakat berharap Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat, serta instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa dapat memeriksa proses tender tersebut secara objektif.
Masyarakat meminta pemeriksaan mencakup tahapan perencanaan, proses pemilihan penyedia, peserta tender, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, hingga pelaksanaan pekerjaan.
Langkah tersebut penting untuk memastikan penggunaan anggaran pemerintah berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Jika pemeriksaan menemukan pelanggaran, masyarakat berharap instansi berwenang mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebaliknya, apabila proses pengadaan telah berjalan sesuai aturan, hasil pemeriksaan juga penting untuk memberikan kepastian dan menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.