Tambora Kian Semrawut, Sudah Saatnya Inspektorat DKI Evaluasi Kinerja Camat

JAKARA, HR – Tambora tidak pernah benar-benar tidur. Sejak dini hari, ribuan orang sudah memenuhi pasar, pertokoan, hingga ruas-ruas jalan yang menjadi pusat perdagangan Jakarta Barat. Aktivitas ekonomi bergerak tanpa henti. Namun di balik geliat tersebut, tersimpan persoalan yang tak kunjung menemukan jalan keluar.

Tim Harapan Rakyat Online menelusuri sejumlah titik yang selama ini menjadi pusat aktivitas masyarakat di Kecamatan Tambora. Hasil pantauan menunjukkan pola yang sama: trotoar berubah fungsi menjadi lapak dagangan, badan jalan menyempit akibat pedagang kaki lima, parkir liar masih mudah ditemukan, sementara hak pejalan kaki seolah menjadi hal yang paling mudah dikorbankan.

Fenomena tersebut bukan hanya ditemukan di satu lokasi. Hampir seluruh kawasan perdagangan utama di Tambora memperlihatkan persoalan serupa.

Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, publik tentu berhak mempertanyakan efektivitas penataan wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah kecamatan.

Pasar Jembatan Lima: Jalan Berubah Menjadi Pasar

Sore hingga malam hari di Pasar Jembatan Lima selalu dipenuhi aktivitas perdagangan. Namun ramainya transaksi juga menghadirkan persoalan lama yang hingga kini belum terselesaikan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) pasar Jembatan Lima.
Pedagang Kaki Lima (PKL) pasar Jembatan Lima.

Pedagang kaki lima memanfaatkan trotoar bahkan sebagian badan jalan untuk menggelar dagangan. Kendaraan yang melintas harus bergantian mencari ruang, sementara pejalan kaki terpaksa turun ke aspal.

Tidak sedikit warga yang menilai kondisi tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun.

“Kalau sore sampai malam memang begini terus. Mau jalan kaki susah, kendaraan juga macet karena jalannya dipakai jualan,” kata seorang warga yang ditemui di sekitar lokasi.

Bagi masyarakat, yang dipersoalkan bukan keberadaan pedagang kecil, melainkan tidak adanya penataan yang mampu menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kepentingan publik.

Krendang: Ditertibkan, Lalu Kembali Lagi

Kawasan Krendang memperlihatkan pola yang hampir sama. Pedagang kaki lima memanfaatkan ruang publik untuk berdagang. Pada jam sibuk, kawasan tersebut terlihat padat karena kendaraan, pembeli, dan pedagang harus berbagi ruang yang terbatas.

Pedagang Kaki Lima di Krendang, tepatnya di depan Puskesmas Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.
Pedagang Kaki Lima di Krendang, tepatnya di depan Puskesmas Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Warga mengaku penertiban memang pernah dilakukan. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama.

“Kalau ada operasi memang bersih. Tapi beberapa hari kemudian kembali lagi. Jadi masyarakat melihatnya seperti tidak ada perubahan,” ujar warga lainnya.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah pola penertiban yang selama ini dilakukan sudah benar-benar menyentuh akar persoalan?

Season City: Parkir Liar Tak Kunjung Hilang

Beranjak ke kawasan Season City, persoalan bergeser dari PKL menjadi parkir liar.

Parkir liar dan PKL di kawasan season city
Parkir liar dan PKL di kawasan season city

Di sejumlah titik, kendaraan parkir di lokasi yang mengurangi kapasitas jalan. Pada sore hingga malam hari, kondisi ini memperparah kemacetan di sekitar pusat perbelanjaan.

Seorang pengemudi angkutan mengaku kondisi tersebut hampir menjadi rutinitas.

“Yang bikin macet bukan cuma kendaraan banyak, tapi parkir di pinggir jalan juga dibiarkan,” ujarnya.

Padahal, pengawasan parkir merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban lalu lintas yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.

PKL Menguasai Sekitar Season City

Masalah di kawasan Season City tidak berhenti pada parkir liar.

Trotoar di beberapa titik juga dimanfaatkan pedagang kaki lima. Pejalan kaki kembali menjadi pihak yang paling dirugikan karena harus berjalan di badan jalan.

“Trotoar itu dibuat untuk masyarakat. Kalau dipakai jualan terus, akhirnya orang jalan di jalan raya,” kata seorang ibu yang sedang berbelanja.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa fungsi ruang publik belum sepenuhnya kembali kepada masyarakat.

Trotoar Jembatan Dua Berubah Menjadi Lapak Durian

Di Jalan Prof. Dr. Latumenten menuju lampu merah Jembatan Dua, trotoar yang dibangun untuk pejalan kaki dipenuhi pedagang durian.

pedagang duren di jemban dua
pedagang duren di jemban dua

Tumpukan buah, meja, hingga aktivitas jual beli berlangsung di atas fasilitas umum.

Pada malam hari, aktivitas tersebut semakin ramai.

Akibatnya, pejalan kaki memilih turun ke badan jalan.

“Kalau malam tambah ramai. Orang yang jalan kaki akhirnya lewat pinggir kendaraan karena trotoarnya penuh,” kata seorang warga.

Fenomena ini menjadi ironi ketika pemerintah terus mendorong kota yang ramah bagi pejalan kaki.

Pasar Pagi dan Roa Malaka: Simpul Kemacetan yang Tak Pernah Putus

Pasar Pagi dan Roa Malaka merupakan pusat perdagangan yang menjadi tujuan ribuan orang setiap hari.

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Pagi.
Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Pagi.

Namun aktivitas bongkar muat barang, parkir kendaraan, hingga kepadatan pedagang membuat kawasan tersebut nyaris selalu dipadati antrean kendaraan.

Pada jam tertentu, arus lalu lintas bergerak sangat lambat.

Masyarakat berharap penataan kawasan perdagangan dilakukan secara lebih menyeluruh, bukan hanya melalui operasi sesaat.

Tambora Membutuhkan Penataan, Bukan Sekadar Penertiban

Dari lima kawasan yang dipantau, terlihat pola yang hampir sama. Persoalan muncul berulang. PKL kembali setelah penertiban. Trotoar kembali dipenuhi pedagang. Parkir liar kembali muncul.

Kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa penanganan yang dilakukan belum menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.

Publik Berhak Meminta Evaluasi

Sebagai kepala wilayah, Camat memiliki fungsi mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, serta menyinergikan pelaksanaan tugas perangkat daerah di tingkat kecamatan.

Ketika berbagai persoalan ketertiban terus muncul di sejumlah titik strategis, masyarakat berhak mempertanyakan sejauh mana fungsi koordinasi dan pengawasan tersebut telah berjalan efektif.

Karena itu, kondisi di Tambora layak menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Evaluasi oleh mekanisme pengawasan internal terhadap efektivitas penataan wilayah dapat menjadi langkah untuk mengidentifikasi hambatan, menilai capaian program, serta memastikan pelayanan publik berjalan sesuai harapan masyarakat.

Tambora merupakan salah satu wajah Jakarta Barat. Kawasan ini seharusnya dikenal karena pusat perdagangannya yang tertata, bukan karena trotoar yang berubah menjadi lapak, parkir liar yang terus berulang, dan ruang publik yang semakin menyempit. Selama persoalan-persoalan tersebut masih mudah ditemukan, tuntutan masyarakat akan penataan yang lebih efektif akan terus menguat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *