MEDAN, HR – Sikap Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Disdik Provsu) yang disebut tidak bersedia menerima audiensi wartawan, menuai kekecewaan dari insan pers Media Harapan Rakyat Online. Penolakan audiensi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai komitmen keterbukaan informasi dan kemitraan antara pemerintah daerah dengan media massa.
Persoalan ini bermula ketika perwakilan Media Harapan Rakyat Online, beberapa kali mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, untuk bertemu langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan, Alexander Sinulingga, S.STP., M.Si. Namun, menurut keterangan wartawan yang bersangkutan, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Bahkan, petugas keamanan disebut tidak memberikan akses untuk bertemu dengan pejabat yang dituju.
Karena berulang kali tidak berhasil melakukan pertemuan secara langsung, Media Harapan Rakyat Online, kemudian melayangkan surat resmi permohonan audiensi tertanggal 2 November 2026. Surat tersebut dimaksudkan untuk membuka ruang komunikasi dan diskusi terkait perencanaan pembangunan gedung sekolah SMA/SMK serta peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara.
Namun, ketika wartawan kembali mendatangi kantor Disdik Provsu pada Rabu (11/11/2026) untuk mempertanyakan tindak lanjut surat tersebut, jawaban yang diterima justru mengecewakan. Melalui staf bernama Hanafi, pihak dinas menyampaikan bahwa Kepala Dinas saat ini tidak menerima audiensi wartawan karena tidak ada jadwal audiensi untuk kalangan pers.
Pernyataan tersebut disayangkan oleh jajaran wartawan Media Harapan Rakyat Online. Menurut mereka, pers merupakan salah satu mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, komunikasi yang terbuka antara pejabat publik dan insan pers semestinya dijaga, bukan justru menutup ruang pertemuan tanpa memberikan penjelasan maupun alternatif waktu audiensi.
Kekecewaan semakin bertambah karena Media Harapan Rakyat Online, juga telah mengirimkan surat konfirmasi resmi untuk meminta penjelasan terkait persoalan yang ingin diklarifikasi. Namun hingga berita ini disusun, surat konfirmasi tersebut disebut belum mendapatkan tanggapan dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
Padahal, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Dalam Pasal 2 ayat (1), ditegaskan bahwa setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang. Sementara Pasal 7 ayat (1) mewajibkan badan publik menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan.
Selain itu, Pasal 9 UU KIP mengatur kewajiban badan publik untuk mengumumkan informasi publik secara berkala. Prinsip tersebut menjadi landasan penting bagi masyarakat, termasuk insan pers, dalam memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
Meski demikian, permohonan audiensi wartawan dan permohonan informasi publik merupakan dua mekanisme yang berbeda. Tidak adanya jadwal audiensi tidak serta-merta dapat dinyatakan sebagai pelanggaran UU KIP. Namun, badan publik tetap berkewajiban memberikan pelayanan informasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Media Harapan Rakyat Online berharap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alasan tidak tersedianya jadwal audiensi, sekaligus menanggapi surat konfirmasi yang telah disampaikan. Langkah tersebut penting agar tidak muncul kesan bahwa pejabat publik menutup diri terhadap pertanyaan dan kontrol sosial dari media.
Hingga berita ini diterbitkan, Media Harapan Rakyat Online, masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara maupun pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan sebagaimana diamanatkan dalam Kode Etik Jurnalistik. •joni sihotang