BANDUNG, HR — Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat terus memperkuat transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Salah satu langkah nyata melalui pengembangan Dashboard Digital Layanan Informasi Publik yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.
Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Lilis Nurlaila Diwulandari, S.E., M.M., memaparkan inovasi tersebut dalam kegiatan Presentasi dan Wawancara Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2026. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan tersebut pada Selasa (10/11/2026) di Command Center, Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung.
Dalam paparannya, Lilis menjelaskan bahwa dashboard digital membantu petugas mengelola pelayanan informasi secara lebih terstruktur. Teknologi ini mendukung pencatatan, pemantauan, serta evaluasi setiap permohonan informasi publik.
Melalui dashboard tersebut, petugas dapat mengelola register permohonan, menentukan penanggung jawab pelayanan, memantau status penyelesaian, serta menyimpan dokumentasi pendukung. Sistem ini juga memudahkan pengawasan dan memperkuat akuntabilitas setiap proses pelayanan.
Inovasi tersebut melanjutkan pembenahan pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Sejak 17 Juni 2026, sekretariat terus menata fasilitas pelayanan dan menyempurnakan administrasi informasi publik.
Data hingga akhir Oktober 2026 mencatat 220 permohonan informasi publik. Petugas telah menyelesaikan 218 permohonan, sedangkan dua permohonan lainnya masih dalam proses tindak lanjut. Capaian tersebut menunjukkan tingkat penyelesaian administratif sebesar 99,1 persen.
Selain itu, petugas telah melengkapi seluruh register permohonan dengan identitas penanggung jawab dan tautan dokumentasi pendukung. Kelengkapan tersebut memudahkan penelusuran setiap tahapan pelayanan.
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat berharap Dashboard Digital dapat meningkatkan konsistensi pengelolaan data dan mendukung pengawasan internal. Sistem ini juga menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik secara berkelanjutan.
Melalui inovasi tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik berbasis teknologi. Upaya ini tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga memperkuat tata kelola, ketepatan administrasi, dan akuntabilitas kepada masyarakat.
Melayani Informasi, Menjaga Kepercayaan.