LANDAK, HR — RSUD Landak mulai membuka layanan hemodialisa atau cuci darah bagi pasien peserta BPJS Kesehatan. Layanan tersebut mulai berjalan pada pekan ini.
Kehadiran layanan ini menjadi kabar penting bagi masyarakat Kabupaten Landak. Terutama bagi pasien gagal ginjal yang selama ini harus pergi ke luar daerah untuk menjalani terapi rutin.
Bupati Landak Karolin Margret Natasa menegaskan, layanan hemodialisa memang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia berharap kendala koordinasi tidak lagi menghambat pelayanan kesehatan di RSUD Landak.
“Unit HD ini bukan kitanya ngada-ngada, tapi memang sesuai dengan data kita mengenai jumlah pasien dan juga permintaan dari masyarakat,” kata Karolin beberapa waktu lalu.
Menurut Karolin, RSUD daerah tidak hanya mengejar keuntungan. Rumah sakit juga harus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu, warga dapat menghemat waktu dan biaya.
“RSUD di daerah itu kan bukan hanya mengejar keuntungan, tapi memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat kita, memudahkan masyarakat, membuat pelayanan menjadi lebih dekat, sehingga bisa lebih murah bagi masyarakat,” ujar Karolin.
Direktur RSUD Landak dr. Albertus Geovani mengatakan Kementerian Kesehatan telah menerbitkan izin pelayanan dialisis sekitar satu bulan lalu. Namun, rumah sakit masih perlu menyelesaikan administrasi dan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Untuk RSUD Landak, pelayanan cuci darah itu sudah berjalan mulai dari minggu ini untuk BPJS-nya. Tapi izin kita dari Kemenkes itu sudah keluar sekitar satu bulan yang lalu,” kata Albertus saat ditemui di RSUD Landak, Rabu (22/4/2026).
Menurut Albertus, hasil visitasi Kementerian Kesehatan menyatakan RSUD Landak layak menyelenggarakan pelayanan dialisis. Rumah sakit kemudian melengkapi berbagai persyaratan.
Persyaratan itu mencakup tenaga kesehatan, peralatan, dan sarana penunjang. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, RSUD Landak menandatangani kerja sama dengan BPJS pada pekan lalu.
“Syukur puji Tuhan, persyaratannya sudah bisa terpenuhi, terkait tenaga, terkait peralatan, kemudian sarana. Minggu lalu, hari Rabu, sudah ada penandatanganan kerja sama dengan BPJS, dan untuk minggu ini kita sudah mulai layani pasien BPJS,” ujarnya.
Saat ini, RSUD Landak memiliki empat unit mesin hemodialisa. Kapasitas tersebut baru mampu melayani 12 pasien rutin dalam satu pekan untuk satu shift.
Namun, kebutuhan layanan jauh lebih besar. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Dialisis RSUD Landak, dr. Rusdianto, Sp.PD, menyebut data BPJS Kesehatan Cabang Landak mencatat sekitar 49 pasien gagal ginjal yang membutuhkan layanan cuci darah.
Pasien tersebut tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Landak. Karena itu, rumah sakit berupaya meningkatkan kapasitas layanan secara bertahap.
“Untuk saat ini dengan membuka pelayanan cuci darah di RSUD Landak, sudah dapat kita melakukan pelayanan dua kali seminggu. Mudah-mudahan dengan bertambahnya sumber daya termasuk perawat yang terlatih, nanti akan semakin banyak pasien yang membutuhkan cuci darah dapat terlayani di RSUD Landak ini sendiri,” kata Rusdianto.
Rusdianto menjelaskan pasien gagal ginjal kronik membutuhkan terapi pengganti ginjal. Hal itu terjadi karena fungsi ginjal pasien sudah mengalami penurunan berat.
Salah satu terapi tersebut ialah hemodialisa. Pasien umumnya membutuhkan cuci darah dua sampai tiga kali dalam satu minggu.
Albertus menambahkan, RSUD Landak saat ini mencatat sekitar 15 hingga 18 pasien yang masuk dalam daftar layanan rutin. Namun, kapasitas empat unit mesin belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan.
“Kalau cuma 12 pasien, kasihan pasien-pasien yang lain tidak bisa terlayani. Nanti kalau memang bisa lancar, yang empat ini bagus, tentu kita akan berupaya bagaimana caranya untuk menambah pelayanan,” ujarnya.
Sebelum layanan berjalan, persoalan hemodialisa di RSUD Landak sempat menjadi sorotan. Saat itu, fasilitas dan izin dari Kementerian Kesehatan telah tersedia. Namun, kerja sama dengan BPJS belum selesai.
Dalam pertemuan dengan jajaran BPJS Kesehatan pada 15 April 2026, Karolin mempertanyakan lambannya proses tersebut.
“Begitu punya Kemenkes keluar, kok malah punya BPJS yang enggak mau. Alasannya bertambah ini dan itu. Jadi ya saya kira komunikasinya tolong diperbaiki,” kata Karolin.
Karolin juga meminta BPJS dan Kementerian Kesehatan memiliki pemahaman yang sejalan. Menurutnya, rumah sakit yang telah memenuhi standar jangan sampai kembali tertahan oleh persoalan administrasi.
“Kalau Kemenkes sudah mengeluarkan, ya harusnya sudah bisa running dong. Dan itu kan sudah sesuai dengan standar. Apa standar BPJS lebih tinggi dari Kemenkes?” ujar Karolin.
Kini, pasien peserta BPJS dapat menjalani cuci darah di RSUD Landak tanpa membayar biaya pelayanan. Rumah sakit akan mengajukan klaim kepada BPJS sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kalau dia BPJS dia berobat ke kita gratis, semua ditanggung biayanya. Jadi pasien tidak membayar,” kata Albertus.
Menurut Albertus, layanan tersebut dapat mengurangi beban pasien dan keluarga. Selama ini, sebagian pasien harus pergi ke Pontianak, Sanggau, Mempawah, atau Singkawang untuk menjalani terapi.
“Kalau memang mereka bisa dilayani di kita, kita layani. Karena lumayan juga untuk ke Pontianak, untuk ke Sanggau, untuk ke Mempawah, ke Singkawang mereka harus cuci darah. Otomatis kalau bisa dilayani di kita pasti akan menghemat waktu dan biaya,” ujarnya.
Ke depan, RSUD Landak menargetkan penambahan kapasitas layanan. Rumah sakit akan menyesuaikan peningkatan kapasitas dengan ketersediaan alat dan tenaga kesehatan terlatih.
Pemerintah Kabupaten Landak berharap layanan hemodialisa terus berkembang. Dengan begitu, semakin banyak pasien dapat menjalani terapi di daerah sendiri.
Karolin juga meminta BPJS dan pemerintah daerah menjaga komunikasi. Menurutnya, kedua pihak harus saling mendukung agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal.
“Saya harap ini tidak terjadi lagi. Dan kita ya sifatnya adalah saling mendukung, saling membutuhkan. Sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” tutup Karolin.