LANDAK, HR — Pemerintah Kabupaten Landak menetapkan infrastruktur sebagai prioritas penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) pada 2026.
Bupati Landak Karolin Margret Natasa menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri Rapat Koordinasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP/CSR) di Hotel Grand Landak, Kamis (5/3/2026).
Forum tersebut mempertemukan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Landak. Pemerintah daerah meminta perusahaan menyelaraskan program CSR dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Karolin mengatakan pemerintah memilih infrastruktur karena banyak jalan dan jembatan membutuhkan penanganan. Menurutnya, kondisi akses sangat memengaruhi aktivitas masyarakat dan perekonomian.
“Berdasarkan evaluasi, kami mengambil prioritas tahun 2026 ini pada penanganan infrastruktur. Mengingat banyak fasilitas kita yang memerlukan penanganan mendesak,” ujar Karolin.
Keterbatasan anggaran daerah juga menjadi pertimbangan. Pemkab Landak menghadapi kebutuhan perbaikan infrastruktur di berbagai wilayah. Karena itu, pemerintah berharap CSR dapat membantu menangani kebutuhan yang belum tertangani melalui anggaran daerah.
Karolin menegaskan CSR tidak menggantikan kewajiban pemerintah. Namun, program tersebut dapat menjadi bentuk kolaborasi untuk mempercepat pembangunan dan memperluas manfaat bagi masyarakat.
“Kami berharap bisa bersinergi dengan CSR agar mereka memperhatikan fasilitas seperti infrastruktur, sehingga distribusi logistik dan produk-produk kita tidak terganggu,” kata Karolin.
Menurutnya, akses jalan yang baik mendukung kelancaran distribusi barang. Kondisi tersebut juga membantu menjaga pasokan dan menekan biaya angkutan.
“Kalau akses lancar, orang bergerak, barang bergerak, ekonomi ikut bergerak,” ujarnya.
Karolin juga meminta perusahaan menyusun rencana CSR secara lebih terarah. Perusahaan perlu menentukan program, lokasi, sasaran, serta indikator manfaat sebelum menjalankan kegiatan.
Pemkab Landak siap mendampingi perusahaan agar program CSR berjalan sesuai kebutuhan daerah. Pemerintah juga akan memperkuat pengawasan untuk mencegah program yang tumpang tindih.
“Pengawasannya akan kita perketat lagi agar sungguh-sungguh sesuai dengan rencana dan prioritas daerah,” ujar Karolin.
Melalui forum TSLP/CSR tersebut, Pemkab Landak berharap perusahaan dapat memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan. Pemerintah ingin program CSR memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Ujungnya, manfaatnya terasa, bukan hanya di laporan, tetapi di jalan-jalan yang kembali bisa dilalui dengan aman oleh masyarakat Landak,” tutup Karolin. lundak pakpahan