BENGKAYANG, HR — Proyek peningkatan Jalan Bengkayang–Batas Kabupaten Landak senilai Rp10,56 miliar menjadi sorotan publik. Sejumlah titik pada badan dan bahu jalan terlihat mengalami penurunan meski pekerjaan masih tergolong baru.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pelaksanaan proyek, terutama pada proses penimbunan, pemadatan material, pengendalian mutu, serta pengawasan teknis di lapangan.
Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat melalui Bidang Bina Marga menangani proyek ini dengan nilai kontrak sebesar Rp10.563.373.000. Berdasarkan dokumen kontrak Nomor 620/06/SP/BKY-LDK/PUPR-B/2026 tertanggal 27 Juli 2026, PT Bumi Karya Primamakmur mengerjakan proyek tersebut. Sementara itu, CV Zentha Multi Prakarsa KSO PT Askon Multi Jasa bertugas sebagai konsultan supervisi.
Pantauan di lapangan menunjukkan beberapa bagian timbunan badan dan bahu jalan mengalami penurunan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi stabilitas konstruksi apabila proses pemadatan dan stabilisasi timbunan tidak berjalan sesuai spesifikasi teknis.
Penurunan yang terjadi di sisi badan maupun bahu jalan juga memerlukan pemeriksaan teknis untuk memastikan penyebabnya. Pemeriksaan tersebut dapat mencakup uji kepadatan material, ketebalan lapisan, kualitas material, lebar jalan, hingga kesesuaian pekerjaan dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan volume kontrak.
Meski demikian, kondisi visual di lapangan belum dapat menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Pihak berwenang tetap perlu melakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh sebelum mengambil kesimpulan.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti pekerjaan perbaikan jalan secara fungsional. Pada sejumlah titik, pekerjaan yang terlihat baru sebatas pembersihan atau penanganan permukaan jalan. Pengupasan maupun pelebaran jalan belum tampak secara kasatmata di beberapa lokasi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tahapan pekerjaan yang telah berjalan. Publik berharap seluruh pekerjaan mengikuti metode pelaksanaan, spesifikasi teknis, dan volume yang tercantum dalam kontrak.
Nilai proyek yang mencapai lebih dari Rp10,5 miliar membuat pengawasan menjadi aspek yang sangat penting. Pengawasan tidak hanya berfokus pada administrasi dan laporan progres, tetapi juga harus memastikan mutu fisik pekerjaan di lapangan.
Publik juga berharap konsultan supervisi menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Setiap tahapan pekerjaan perlu diperiksa agar penyedia jasa segera memperbaiki bagian yang belum memenuhi spesifikasi teknis.
Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat diharapkan segera melakukan pemeriksaan lebih intensif terhadap proyek peningkatan Jalan Bengkayang–Batas Kabupaten Landak. Jika ditemukan pekerjaan yang belum sesuai spesifikasi, penyedia jasa perlu segera melakukan perbaikan agar kualitas jalan tetap terjaga dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.