BANDUNG, HR – Program unggulan atau prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selama ini dibanggakan dan dibesarkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak bisa mendongkrak pendapatan daerah bahkan anggaranpun tidak mampu diserapnya.
Bahkan Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Eka Perwira menilai, sejumlah program Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hanyalah pencitraan semata, dalam keterangannya lewat telepon selulernya, Kamis (07/05/2020).
Yunandar yang anggota Pansus LKPJ ini menyebutkan, “program unggulan atau prioritas yang di besar-besarkan tersebut diantaranya ialah program One Pesantren One Produk (OPOP) hanya berupa kegiatan perlombaan.Manfaat yang diperoleh pesantren itu sebenarnya sangat kecil, OPOP yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) yang merupakan mitra Komisi II juga cukup rendah serapannya,” ujarnya.
Anggota FPDIP DPRD Jabar ini juga menyebutkan, OPOP adalah program baru yang tidak cocok dikerjakan oleh Dinas KUKM, karena itu kan pesantren subjeknya, mestinya biro yansos yang mengelola bukan Dinas KUKM Dinas KUKM kesulitan menyerap karena anggaran untuk OPOP tergolong besar hingga mencapai Rp 100 milyar. Apalagi metodenya perlombaan sehingga tak menyerap anggaran besar.
Lebih lanjut diungkapkan Yunandar, secara keseluruhan, dari semua dinas penyerapan APBD 2019 hanya 91% sehingga menyisakan SiLPA Rp 3 trilyun, disebutkannya, alokasi anggaran yang banyak menimbulkan SiLPA. Dinas Pendidikan Rp 2 T lebih dan Dinas Kesehatan Rp 1 T.
Ditambahkannya juga banyak bantuan keuangan ke daerah yang kembali, seperti misalnya bantuan untuk Kabupaten Tasikmalaya dari Rp 600 M yang diberikan hanya terserap 30%.
“Ini kinerja anggaran yang kurang baik, karena Rp 3 T itu bukan jumlah yang kecil. Di satu sisi sektor-sektor infrastruktur dan perkenomian membutuhkan anggaran pembangunan, sementara ini ada dana Rp 3 trilyun yang tak dieksekusi,” pungkasnya. horaz
