SANGGAU, HR — Persoalan Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang melibatkan PT Agrinas Palma Nusantara di wilayah Desa Subah dan Desa Semoncol, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, mendapat perhatian serius dari Pos Bantuan Hukum (Posbankum) kedua desa.
Ketua Posbankum Desa Subah, Antonius Muin, S.Sos., mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Kepala Desa Subah dan Kepala Desa Semoncol untuk membahas langkah penyelesaian persoalan penguasaan lahan masyarakat adat oleh PT Agrinas Palma Nusantara dalam pelaksanaan PKH.
Kepala Desa Subah, Yulianus Atin, S.H., menyatakan dukungan terhadap kewenangan negara dalam menertibkan kawasan hutan. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah harus menjalankan kebijakan tersebut sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Beberapa aturan yang menjadi perhatian antara lain UUD 1945, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.
Senada dengan itu, Kepala Desa Semoncol, Subur, menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan tidak boleh mengabaikan keberadaan masyarakat hukum adat yang telah mengelola tanah secara turun-temurun.
Menurut Subur, tanah dalam wilayah adat memiliki sejarah penguasaan dan hak ulayat. Karena itu, pihak terkait perlu memeriksa dan memverifikasi status tanah sebelum mengambil tindakan penertiban.
Sebagai tindak lanjut, Posbankum Desa Subah dan Desa Semoncol telah mengirimkan surat kepada sejumlah pihak terkait, termasuk PT Agrinas Palma Nusantara.
Melalui surat tersebut, Posbankum meminta PT Agrinas tidak mengambil alih lahan masyarakat secara sepihak sebelum berkoordinasi dengan pemerintah desa dan para pemangku hak ulayat.
Posbankum juga menyoroti kegiatan pemanenan buah kelapa sawit milik masyarakat oleh PT Agrinas Palma Nusantara melalui vendor PT Putra Persada Khatulistiwa (PPK). Kegiatan tersebut dinilai telah memicu polemik di tengah masyarakat.
Dalam surat itu, masyarakat melalui Posbankum menyampaikan empat tuntutan utama:
- Verifikasi status lahan secara terbuka. Pihak terkait perlu memeriksa status kawasan hutan, batas wilayah adat, sejarah penguasaan tanah, serta dasar hukum objek penertiban.
- Pemetaan wilayah secara partisipatif. Proses pemetaan harus melibatkan masyarakat adat, pemangku hak ulayat, dan instansi terkait.
- Penundaan tindakan penertiban. Posbankum meminta pihak terkait menunda sementara tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian sulit dipulihkan terhadap penguasaan kawasan maupun kebun masyarakat dalam wilayah hukum adat Desa Subah dan Desa Semoncol.
- Penyelesaian secara adil dan transparan. Pihak terkait perlu menyediakan mekanisme penyelesaian yang menghormati hak masyarakat adat, termasuk penyusunan kesepakatan dan tindak lanjut persoalan penguasaan lahan serta kebun masyarakat.
Ketua Posbankum Antonius Muin, Sekretaris Asterius Suandi, S.H., Kepala Desa Subah, dan Kepala Desa Semoncol menandatangani pernyataan sikap tersebut pada 10 Oktober 2026.
Persoalan ini semakin berkembang setelah petugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bersama PT Agrinas Palma Nusantara melalui kuasa hukumnya dikabarkan melayangkan somasi kepada sejumlah pemilik kebun sawit.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, pemilik kebun berinisial Budi dan Ricat menerima perintah untuk mengosongkan lokasi kebun yang menjadi objek sengketa.
Terlepas dari persoalan transaksi maupun riwayat peralihan lahan dari Herman/Sinluk kepada Budi dan Ricat, sebagian lahan yang menjadi persoalan saat ini tercatat dalam penguasaan PT Agrinas Palma Nusantara Regional Kalimantan Barat.
Pihak Agrinas disebut mendasarkan penguasaannya pada status lahan sebagai eks-HGU PT Gambaru Selaras Alam.
Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai status hukum lahan, riwayat penguasaan, batas kawasan, serta kedudukan hak masyarakat yang selama ini mengelola kebun tersebut.
Masyarakat berharap semua pihak menyelesaikan persoalan ini melalui dialog, verifikasi dokumen, dan pemeriksaan lapangan secara terbuka. Mereka juga meminta pemerintah dan pihak terkait menghormati hak masyarakat hukum adat serta menghindari tindakan sepihak yang dapat merugikan warga.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari PT Agrinas Palma Nusantara mengenai surat Posbankum dan tuntutan masyarakat tersebut.
