PANGKALPINANG, HR – Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Kep. Babel) memasuki tahapann Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang RKPD 2024 dengan tema “Penguatan Ekonomi Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM dan Stabilitas Demokrasi” dilaksanakan di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur, Senin (17/4/23). Musrenbang ini dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kep. Babel, Suganda Pandapotan Pasaribu.
Dalam arahannya, Pj Gubernur menjelaskan bahwa Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam seluruh aspek pembangunan.
“Rangkaian Musrenbang ini diharapkan menjadi salah satu wahana yang efektif untuk mencapai suatu perencanaan yang berkualitas dan tepat,” ungkapnya.
Diterangkan Suganda, tahapan penyusunan dokumen perencanaan melalui Musrenbang adalah untuk menyepakati dan menetapkan pagu indikatif tahun mendatang dengan mendasari pada capaian indikator kinerja makro ekonomi dan pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
“Berdasarkan hal tersebut, beberapa indikator makro ekonomi tahun 2022 adalah sebagai berikut: perekonomian Kep. Babel tumbuh sebesar 4,44 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021, pertumbuhan ini disumbangkan oleh beberapa kontributor utama menurut lapangan usaha yaitu industri pengolahan sebesar 21,84 persen, sedangkan untuk pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 19,19 persen serta sektor perdagangan besar, eceran reparasi mobil dan sepeda motor berada di angka 15,72 persen (data BPS tahun 2022),” katanya.
Dengan mempertimbangkan beberapa capaian indikator makro, dinamika internal dan eksternal, isu-isu strategis, maka Pemprov Kep. Babel akan memprioritaskan pembangunan utama yaitu pembangunan ekonomi, lingkungan, sumber daya manusia (SDM) serta demokrasi.
“Prioritas pembangunan tersebut juga didukung oleh pembangunan wilayah pemerataan pendapatan masyarakat dan pembangunan pemerintah,” bebernya.
Sementara itu, tantangan pembangunan di tahun 2024 adalah dimulainya tahapan transformasi sektor dari ekonomi berbasis komunitas Timah ke sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian hingga Pariwisata.
“Khusus sektor pertanian lebih ditekankan pada argobisnis dan intensifikasi pengolahan kebijakan strategi lainnya yang perlu dilaksanakan terkait pembangunan manusia,” jelasnya.
Kemudian, RKPD Pemprov Kep. Babel 2024 mengacu pada perencanaan pembangunan nasional khususnya dalam hal dukungan, serta keterkaitan terhadap Prioritas pembangunan dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Di tahun 2024 agenda penting yang akan dilaksanakan secara nasional yaitu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun yang sama.
Pada akhir sambutan, kata Pj Gubernur, perlu ditegaskan bahwa Kep. Babel dalam perjalanan selama 22 tahun ini masih menyisakan dua persoalan besar yaitu ketersediaan infrastruktur yang representatif seperti pelabuhan laut dengan kapasitas yang ekonomis, status bandara yang belum menjadi entry poin untuk direct flight ke luar negeri sebagai penunjang pariwisata. Kemudian, ketersediaan air baku sebagai konsekuensi daerah kepulauan, dan pengelolaan sampah regional. Persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah masih rendahnya kualitas SDM dengan indikator rata-rata lama sekolah APK berbagai jenjang pendidikan beberapa kabupaten. Untuk itu, maka perlu menitikberatkan prioritas pembangunan pada sektor ini.
Kebijakan di bidang kesehatan juga dilakukan selaras dengan pengembangan pendidikan, antara lain pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Bangka Belitung, yang akan dimulai penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2023.
Lalu, ada pula beberapa program pasca dan reformasi pendidikan vokasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan induksi, dalam rangka pengendalian inflasi jangka pendek pemerintah bersama dengan Bank Indonesia. Ini bertujuan untuk melaksanakan program penanaman komoditas cabe bawang dan sayur-mayur, di beberapa kelas petani di Kabupaten Bangka Tengah dan beberapa kabupaten lainnya sebagai upaya substitusi komoditas, selain kebijakan operasi pasar bantuan subsidi BBM nelayan.
“Adanya kolaborasi koordinasi dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, diharapkan dapat menjadikan Provinsi kepulauan Bangka Belitung menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” tuturnya. agus priadi
