JAKARTA, HR – Proyek Pembangunan Peningkatan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan Kota Administrasi Jakarta Utara (Paket 2) di kawasan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, menuai sorotan. Proyek bernilai kontrak Rp3.134.125.149 yang bersumber dari APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 tersebut diduga berjalan tanpa pengawasan langsung di lapangan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait pengendalian mutu pekerjaan dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Berdasarkan pantauan wartawan Harapan Rakyat bersama Tim Investigasi LSM Lembaga Pemantau Pembangunan Indonesia (LP2I) pada Rabu, 11 November 2026 dan Jumat, 13 November 2026, ditemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan proyek, mulai dari tidak terlihatnya pihak pelaksana maupun konsultan pengawas di lokasi hingga minimnya perlengkapan keselamatan bagi pekerja.
Pada Rabu, 11 November 2026 pukul 15.34 WIB, wartawan menemukan papan informasi proyek yang terpasang di kawasan Wisma SMR, Sunter Jaya. Berdasarkan keterangan pada papan proyek, kegiatan tersebut berada di bawah tanggung jawab Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan kontraktor pelaksana PT Duta Marga Persada dan konsultan pengawas PT Alsam Brilian Abhipraya.
Papan proyek Bina Marga Jakarta Utara.
Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp3.134.125.149,00 dengan nomor surat perjanjian EP-01M0YNQZQ4XSHPC6787GF809DY tertanggal 10 September 2026. Waktu pelaksanaan ditetapkan selama 90 hari kalender, terhitung sejak 16 September hingga 14 Desember 2026.
Namun, temuan paling mencolok terlihat pada Jumat, 13 November 2026, sekitar pukul 09.10 hingga 09.21 WIB. Di sejumlah titik pekerjaan yang dipantau, tidak terlihat keberadaan pihak kontraktor maupun konsultan pengawas. Aktivitas pekerjaan tampak hanya dilakukan para tukang tanpa pendampingan teknis dari pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan proyek.
Di Jalan Mitra Sunter Bulevar No. 11, pekerja terlihat membongkar beton lama menggunakan mesin jack hammer. Sementara di kawasan Wisma SMR, sejumlah pekerja memasang bekisting berbahan kayu dan bambu. Adapun di kawasan RT 10/RW 11, pekerja terlihat memilah kabel serta merapikan tanah hasil galian.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan harian. Sebab, pekerjaan konstruksi yang menggunakan anggaran miliaran rupiah semestinya dilaksanakan berdasarkan gambar kerja, spesifikasi teknis, serta pengawasan yang terukur, bukan hanya mengandalkan pengalaman pekerja di lapangan.
Selain persoalan pengawasan, penerapan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD), juga menjadi catatan serius. Dalam pantauan tersebut, sejumlah pekerja terlihat tidak menggunakan perlengkapan keselamatan secara lengkap, seperti helm pengaman, sarung tangan, dan kacamata pelindung ketika melakukan pekerjaan pembongkaran beton maupun aktivitas di sekitar galian.
Area pekerjaan juga masih terbuka dengan pembatas pengaman yang dinilai belum memadai. Padahal, lokasi tersebut bersinggungan langsung dengan jalur kendaraan dan akses masyarakat. Pejalan kaki, termasuk perempuan dan anak-anak, terlihat melintas tidak jauh dari area pekerjaan.
Tumpukan puing beton, karung, kayu bekisting, dan kabel juga terlihat berada di sekitar badan trotoar dan tepi jalan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat akses pejalan kaki sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan bagi masyarakat yang setiap hari melintasi kawasan tersebut.
Salah seorang pengguna jalan yang enggan disebutkan namanya mengaku khawatir dengan kondisi pekerjaan yang dinilainya kurang memperhatikan keselamatan masyarakat.
“Setiap hari kami harus melintas di samping galian yang terbuka. Pembatasnya tidak memadai, sementara material pekerjaan berserakan di jalur pejalan kaki. Kami khawatir ada warga, terutama anak-anak, yang terperosok atau mengalami kecelakaan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti cara pengerjaan yang menurut pengamatannya kurang tertata. Bahkan, saat pemasangan triplek yang digunakan sebagai panduan pengecoran, material tersebut terlihat jatuh ke dalam saluran.
“Kalau pengerjaannya seperti ini, kami mempertanyakan bagaimana kualitas hasil akhirnya. Jangan sampai trotoar dan saluran yang baru dibangun justru cepat rusak karena pengerjaannya tidak diawasi dengan baik,” tegasnya.
Menanggapi temuan tersebut, Ketua Umum LSM LP2I, Dr. Eduward Lumbontoruan, SH., MH., menegaskan bahwa proyek yang menggunakan uang rakyat harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apakah pekerjaan yang dibiayai APBD benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak dan spesifikasi teknis.
“Ini uang rakyat. Pekerjaan dilakukan di tengah permukiman dan aktivitas masyarakat. Jangan sampai masyarakat justru menjadi pihak yang paling dirugikan akibat pekerjaan yang tidak memperhatikan keselamatan,” ujarnya.
Dari sisi teknis, Eduward mempertanyakan bagaimana pengendalian mutu dilakukan apabila konsultan pengawas tidak terlihat berada di lokasi pekerjaan.
“Siapa yang memeriksa bekisting sebelum pengecoran? Siapa yang memastikan campuran beton sesuai spesifikasi? Siapa yang mengukur kemiringan saluran agar air dapat mengalir dengan baik? Kalau pengawas tidak hadir, bagaimana semua tahapan pekerjaan itu bisa dipastikan sesuai standar?” katanya.
Ia menegaskan bahwa LP2I tidak sedang menuduh adanya tindak pidana korupsi. Namun, lemahnya pengawasan merupakan persoalan serius yang harus segera dievaluasi karena dapat membuka celah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
“Kami meminta Sudin Bina Marga Jakarta Utara segera melakukan evaluasi dan inspeksi mendadak. Konsultan pengawas harus benar-benar menjalankan tugasnya setiap hari, bukan hanya tercantum namanya di papan proyek,” tegas Eduward.
Diketahui, proyek tersebut memiliki masa pelaksanaan 90 hari kalender, mulai 16 September hingga 14 Desember 2026. Berdasarkan perhitungan kalender, ketika pemantauan dilakukan pada 13 November 2026, pekerjaan telah memasuki hari ke-59 dengan sisa waktu sekitar 31 hari menuju batas akhir kontrak.
Dengan sisa waktu pelaksanaan tersebut, pengawasan terhadap kualitas pekerjaan seharusnya semakin diperketat. Jangan sampai kontraktor hanya mengejar penyelesaian fisik demi memenuhi tenggat waktu, sementara mutu konstruksi dan keselamatan masyarakat justru terabaikan.
PT Duta Marga Persada selaku pelaksana pekerjaan dan PT Alsam Brilian Abhipraya selaku konsultan pengawas harus memberikan penjelasan mengenai ketidakhadiran perwakilan mereka di sejumlah titik yang dipantau wartawan. Sementara itu, Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara sebagai pemilik pekerjaan perlu memastikan seluruh kewajiban kontraktual dilaksanakan sesuai ketentuan.
Publik juga berhak mengetahui persentase progres pekerjaan, laporan pengawasan harian, hasil pemeriksaan teknis, serta langkah konkret yang dilakukan untuk menjamin keselamatan pekerja dan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak kontraktor, konsultan pengawas, maupun Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara terkait temuan tersebut.
Redaksi Harapan Rakyat membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara, PT Duta Marga Persada, serta PT Alsam Brilian Abhipraya demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan dan memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat. •lisbon sihombing