POLLUNG, HR — Aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu pinus di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), dalam beberapa bulan terakhir menjadi perhatian masyarakat. Kegiatan tersebut terpantau berlangsung di sejumlah desa, antara lain Pansurbatu, Hutajulu, Parsingguran, dan Ria-ria.
Di tengah aktivitas tersebut, masyarakat membutuhkan penjelasan pemerintah kecamatan terkait pengawasan, koordinasi lintas instansi, legalitas penebangan, hingga potensi dampak lingkungan.
Harapan Rakyat Online telah beberapa kali berupaya menghubungi Camat Pollung, Saul Hutabarat, untuk meminta tanggapan mengenai aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu pinus tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, Camat Pollung belum memberikan respons atas upaya konfirmasi tersebut.
Ada beberapa persoalan penting yang membutuhkan penjelasan dari pemerintah kecamatan.
Pertama, terkait meningkatnya aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu pinus. Pemerintah kecamatan perlu menjelaskan bentuk koordinasi dengan KPH XIII Doloksanggul, khususnya mengenai pengawasan dan legalitas kegiatan pemanfaatan kayu tersebut.
Kedua, mengenai mobilisasi truk pengangkut kayu. Koordinasi dengan Dinas Perhubungan juga menjadi perhatian, terutama untuk memastikan kendaraan angkutan tidak melanggar ketentuan dimensi dan kapasitas muatan atau Over Dimension Over Loading (ODOL). Sebab, kendaraan dengan muatan berlebih berpotensi mempercepat kerusakan jalan dan mengganggu keselamatan pengguna jalan lainnya.
Ketiga, menyangkut potensi dampak lingkungan dan risiko bencana alam. Aktivitas penebangan dalam skala besar perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait kondisi kawasan hutan dan lingkungan sekitarnya. Karena itu, masyarakat juga membutuhkan penjelasan mengenai koordinasi pemerintah kecamatan dengan Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, serta instansi teknis lainnya.
Pemerintah kecamatan memiliki peran penting dalam menjembatani koordinasi antara pemerintah desa dan instansi teknis yang berwenang. Persoalan penebangan pinus tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan perdagangan kayu, tetapi juga menyangkut legalitas pemanfaatan hasil hutan, pengawasan angkutan, kondisi infrastruktur, serta kelestarian lingkungan.
Masyarakat tentu membutuhkan kepastian bahwa setiap aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan lintas instansi juga penting untuk mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat sekitar.
Harapan Rakyat Online tetap membuka ruang bagi Camat Pollung, Saul Hutabarat, untuk menyampaikan penjelasan dan klarifikasi. Redaksi juga berharap instansi terkait dapat memberikan informasi mengenai pengawasan aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu pinus di wilayah Kecamatan Pollung.