PANGKALPINANG, HR — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Capaian ini menjadi raihan WTP kesembilan secara berturut-turut bagi Pemprov Babel. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (18/6/2026).
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI, Dr. Ahmad Adib Susilo, menyampaikan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia menegaskan bahwa WTP merupakan bentuk penilaian atas tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, bukan tujuan akhir dari tata kelola pemerintahan.
Meski demikian, BPK masih menemukan beberapa catatan, di antaranya kelebihan pembayaran pada sejumlah paket pekerjaan serta penataan aset yang belum sepenuhnya tertib. BPK pun merekomendasikan agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti temuan tersebut.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan bahwa seluruh rekomendasi BPK akan menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Ia menyebut hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan evaluasi penting untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“Seluruh rekomendasi BPK akan kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Hidayat.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI, DPRD, serta seluruh perangkat daerah yang telah menjaga kualitas pengelolaan keuangan sehingga Pemprov Babel kembali meraih opini WTP.
Wakil Ketua DPRD Babel, Edy Iskandar, turut mengapresiasi capaian tersebut dan meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK agar prestasi WTP dapat terus dipertahankan.
Dengan capaian WTP ke-9 ini, Pemprov Babel di bawah kepemimpinan Hidayat Arsani kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. agus priadi
