SUKABUMI, HR — Pemerintah Kabupaten Sukabumi mulai menyiapkan penataan kepegawaian menyusul kesepakatan pemerintah pusat dan DPR RI terkait rencana peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Pemkab Sukabumi mempersiapkan berbagai langkah dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan organisasi, serta kemampuan keuangan daerah.
Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, mengatakan penataan kepegawaian menjadi langkah penting untuk mewujudkan birokrasi yang profesional sekaligus memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pengabdian aparatur.
Menurutnya, persiapan tersebut juga menindaklanjuti arahan Bupati Sukabumi, Asep Japar, dalam memperkuat tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Penataan kepegawaian bukan sekadar perubahan status, melainkan upaya menghadirkan kepastian pengabdian, keadilan kesempatan, dan keberlanjutan pelayanan publik,” ujar Ganjar dalam video yang diunggah melalui media sosial pribadinya, Jumat (6/11/2026).
Ganjar menjelaskan, pemerintah daerah perlu mempersiapkan seluruh aspek secara matang agar kebijakan penataan status PPPK Paruh Waktu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Persiapan tersebut mencakup penyesuaian kebutuhan pegawai dan kemampuan anggaran daerah. Dengan langkah itu, pemerintah daerah dapat menyelaraskan kebijakan kepegawaian dengan kebutuhan organisasi serta menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Rencana peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 2027 menjadi perhatian tenaga non-ASN dan PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Sukabumi. Mereka kini menantikan kejelasan mengenai kelanjutan status kepegawaian masing-masing.
Pemkab Sukabumi melalui BKPSDM menegaskan komitmennya untuk melanjutkan penataan aparatur secara terukur. Pemerintah daerah akan mengacu pada regulasi, kebutuhan organisasi, dan kemampuan keuangan daerah dalam setiap tahapan kebijakan.
Melalui persiapan tersebut, Pemkab Sukabumi berharap penataan kepegawaian dapat berjalan dengan baik sekaligus mendukung peningkatan profesionalisme ASN dan kualitas pelayanan publik.