MAJALENGKA, HR — Pemerintah Kabupaten Majalengka kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-13 yang berhasil diraih secara berturut-turut.
Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Majalengka Eman Suherman bersama Ketua DPRD Kabupaten Majalengka Didi Supriadi di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Selasa (9/6/2026).
Turut mendampingi dalam penerimaan hasil pemeriksaan tersebut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka Yayan Sumantri serta Inspektur Kabupaten Majalengka Hendra Krisniawan.
Raihan opini WTP ke-13 berturut-turut menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Bupati Majalengka Eman Suherman menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak lepas dari kerja sama seluruh perangkat daerah, DPRD, dan dukungan masyarakat.
“Alhamdulillah, Kabupaten Majalengka kembali meraih opini WTP untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Majalengka yang terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Eman menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Menurutnya, seluruh aparatur pemerintah daerah harus menjaga integritas, meningkatkan kinerja, dan memastikan setiap anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Majalengka juga akan terus memperkuat pengawasan dan akuntabilitas guna mewujudkan visi Majalengka Langkung Sae.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Majalengka Didi Supriadi mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan opini WTP. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
DPRD, lanjut Didi, akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar tata kelola keuangan daerah semakin berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan raihan opini WTP ke-13 secara berturut-turut, Kabupaten Majalengka kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. lintong
