TAKALAR, HR — Ketua LSM Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK), Syarifuddin Tarra, resmi melaporkan dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar, Kamis (12/11/2026).
Langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian LP-KPK terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, khususnya di sektor pendidikan Kabupaten Takalar.
Syarifuddin Tarra menyerahkan langsung laporan pengaduan tersebut ke kantor Kejari Takalar. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Takalar telah menerima berkas laporan untuk selanjutnya diteruskan kepada pimpinan dan tim terkait guna proses penelaahan.
LP-KPK Minta Kejari Takalar Tindak Lanjuti Laporan
Usai menyerahkan laporan, Syarifuddin Tarra menjelaskan bahwa pihaknya menemukan sejumlah indikasi kejanggalan dalam realisasi penggunaan Dana BOS di sekolah tersebut.
Menurutnya, terdapat dugaan ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban administrasi dengan kondisi di lapangan pada sejumlah pos belanja operasional sekolah.
“Hari ini kami resmi memasukkan laporan pengaduan terkait dugaan penyalahgunaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara ke Kejaksaan Negeri Takalar. Kami menemukan adanya indikasi penyimpangan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara,” tegas Syarifuddin Tarra.
Lebih lanjut, Syarifuddin meminta Kejari Takalar segera menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan. Ia juga menyatakan kesiapan LP-KPK untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
LP-KPK siap memberikan keterangan maupun bukti tambahan apabila tim terkait membutuhkannya dalam proses pemeriksaan dan penelusuran laporan.
Melalui pengaduan ini, LP-KPK berharap aparat penegak hukum dapat mengusut setiap dugaan penyimpangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pihaknya juga mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar mengelola Dana BOS secara transparan dan bertanggung jawab.
Pengelolaan anggaran pendidikan yang sesuai petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak peserta didik serta mendukung peningkatan mutu pendidikan.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari pihak SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara terkait laporan tersebut. Dugaan penyalahgunaan Dana BOS ini tetap harus melalui proses pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.
(Abd Kadir)