BANDUNG, HR – Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan Pandemi Covid-19 telah membawa ekses melemahnya perekonomi masyarakat, sehingga hal ini harus menjadi perhatian para kepala Daerah.
Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Rahmat Hidayat Jati kepada waratawan di Bandung, Minggu (10/05/2020).
Dikatakannya imbas terbesar dan sangat dirasakan masyarakat dari pandami Covid-19 adalah melemahkan perekonomian. Untuk itu, dengan telah diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat Jabar, sudah seharusnya kepala daerah Kab/Kota tetap memperhatikan perekonomian masyarakat.
Lebih lanjut disebutkannya, “bukan hanya rapid test kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, tetapi juga rapid test perkonomian juga harus tetap terjaga,” tuturnya.
Salah satu contoh roda ekonomi masyarakat yang harus tetap diperhatikan selama pemberlakuan PSBB adalah sektor KUKM.
“KUKM dan para pedagang kecil yang sangat butuh diperhatikan baik berupa bantuan langsung maupun bantuan kebijakan,” ungkapnya.
Diingatkannya, “imbauan ini harus terus diutarakannya karena virus corona tidak hanya telah menyebabkan emergency kesehatan, tapi juga masuk pada fase emergency ekonomi,” ujarnya.
Agar roda ekonomi KUKM bisa terus berputar di masa pandemi corona ini, kepala daerah disarankan meminta semua pengelola pasar dan mall di kabupaten kota untuk memberikan toleransi atau keringan tunggakan baik dalam hal sewa lapak maupun pembayaran listrik.
“Karena corona telah menyebabkan omset mereka anjlok,” katanya.
Rahmat mengatakan hal demikian karena banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait kehidupan usaha dimasa pandemi corona seperti sekarang ini.
“Dua hari yang lalu saya kedatangan komunitas para pedagang di pasar dan mall mengeluhkan kerugian akibat Covid-19 untuknya mereka meminta pengelola pasar maupun mall supaya memberikan toleransi tunggakan pembayaran sewa lapak maupun listrik,” pungkasnya. horaz
