JAKARTA, HR – Kontrak pekerjaan telah berakhir, tetapi aktivitas pembangunan masih berlangsung. Kondisi tersebut terpantau pada proyek pembangunan trotoar dan saluran di Jalan Pemuda Sisi Selatan dan sekitarnya, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Proyek senilai Rp8,15 miliar yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta itu kini menuai sorotan.
Berdasarkan data kontrak pengadaan melalui LPSE DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026, paket pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Provinsi DKI Jakarta, khususnya pekerjaan trotoar dan saluran di Jalan Pemuda Sisi Selatan dan sekitarnya Paket 1, dilaksanakan oleh PT Intan Multi Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp8.154.733.992.
Dalam data tersebut tercantum masa pelaksanaan selama 150 hari kalender, terhitung sejak 22 Juni 2026 hingga 18 November 2026.
Namun, persoalan muncul ketika wartawan Harapan Rakyat melakukan pemantauan langsung pada Jumat (20/11/2026), atau dua hari setelah batas akhir kontrak. Sejumlah pekerja masih terlihat melakukan aktivitas pekerjaan, sementara material dan peralatan konstruksi masih berada di sekitar lokasi.
Berdasarkan dokumentasi lapangan yang dilengkapi penanda waktu, pukul 10.40 WIB, di depan Platinum Vape, Jalan Pemuda Nomor 104, sejumlah pekerja terlihat masih beraktivitas dengan mengenakan helm dan rompi keselamatan.
Selanjutnya, pada pukul 10.43 WIB hingga 10.46 WIB, di titik lain sepanjang Jalan Pemuda, galian saluran masih terbuka. Tanah hasil galian tampak menumpuk di sekitar area pekerjaan, sedangkan penataan trotoar belum terlihat rampung dan rapi.
Bahkan, pada pukul 12.31 WIB, aktivitas pekerjaan kembali terpantau masih berlangsung.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai status pelaksanaan proyek. Jika masa kontrak telah berakhir pada 18 November 2026, apakah pekerjaan masih berlangsung berdasarkan adendum perpanjangan waktu? Apakah penyedia dikenakan denda keterlambatan? Ataukah pekerjaan telah dinyatakan selesai secara administrasi meskipun kondisi fisiknya masih menyisakan pekerjaan?.

Pertanyaan ini penting dijawab secara terbuka oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Sebab, proyek tersebut menggunakan anggaran APBD yang bersumber dari uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
Selain persoalan waktu, kondisi pekerjaan juga patut menjadi perhatian. Galian saluran yang masih terbuka dan material tanah yang menumpuk berpotensi mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan, khususnya pejalan kaki dan pengendara yang melintas di kawasan tersebut.
Seorang pengguna jalan bernama Caherul, pengendara roda empat yang ditemui wartawan di sekitar lokasi, Jumat (20/11/2026), menyayangkan pekerjaan yang belum rampung meskipun masa kontraknya telah berakhir.
“Saya menyayangkan, Bang. Kontraknya kan sudah habis, tetapi di lapangan pekerjaannya belum juga selesai. Ini Jalan Pemuda, jalan protokol, seharusnya menjadi contoh. Jangan sampai masyarakat yang setiap hari melintas terus menjadi korban kemacetan dan debu,” ujar Caherul.
Ia juga meminta pejabat terkait tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi turun langsung untuk memeriksa kondisi pekerjaan.
“Pejabat terkait harus turun langsung ke lapangan. Jangan hanya menerima laporan bahwa pekerjaan sudah selesai atau proses Provisional Hand Over (PHO) berjalan lancar. Lihat sendiri kondisi sebenarnya, supaya jelas apakah pekerjaan memang sudah sesuai atau belum,” tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan seorang perempuan paruh baya yang ditemui di dekat halte Jalan Pemuda. Ia meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
“Saya setiap hari naik ojek daring lewat sini, Bang. Sudah lewat tanggal kontrak, tetapi pekerjaannya belum 100 persen selesai. Masih terlihat berantakan. Kalau begini terus, kapan selesainya?” keluhnya.
Sorotan lebih keras datang dari Ketua Umum Lembaga Pemantau Pembangunan Indonesia (LSM-LP2I), Dr. Eduward Lumbontoruan, SH., MH. Ia menilai persoalan keterlambatan proyek tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis biasa, melainkan harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap tata kelola anggaran dan pengawasan proyek pemerintah.
“Ini bukan sekadar proyek molor. Ini menyangkut APBD DKI Jakarta yang bersumber dari pajak rakyat. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, ilmiah, dan hukum. Kalau pekerjaan terlambat, harus jelas siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana konsekuensi kontraknya,” ujar Eduward.

Menurutnya, terdapat sejumlah indikator yang perlu diperiksa untuk mengetahui penyebab keterlambatan. Di antaranya kesesuaian progres fisik dengan kurva S dan jadwal pelaksanaan kontrak, kesesuaian mutu pekerjaan dengan spesifikasi teknis, serta kecukupan tenaga kerja, tenaga ahli, material, dan peralatan yang disediakan kontraktor.
“Kalau progres fisik tidak sesuai dengan kurva S, itu sudah menjadi sinyal awal yang harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai pengawasan baru serius dilakukan setelah kontrak berakhir. Pengawasan harus berjalan secara berkala dan berbasis data, bukan hanya laporan di atas kertas,” jelasnya.
Eduward juga menekankan pentingnya verifikasi lapangan melalui dokumentasi bertanggal, jam, dan titik koordinat, serta pengujian material apabila diperlukan.
“Pendekatan ilmiah itu sederhana. Apa yang dilaporkan harus sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau laporan menyatakan pekerjaan sudah 100 persen, tetapi faktanya masih terdapat galian terbuka dan pekerjaan yang belum selesai, tentu harus dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi,” tegasnya.
Ia meminta Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Kepala Suku Dinas Bina Marga terkait, serta Inspektorat DKI Jakarta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
Menurutnya, apabila keterlambatan terbukti terjadi tanpa alasan yang dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan kontrak, pemerintah harus menerapkan konsekuensi sesuai peraturan, termasuk pengenaan denda keterlambatan apabila memang memenuhi persyaratan.
“Jangan sampai penyedia hanya mengejar penyelesaian pekerjaan tanpa memperhatikan mutu dan keselamatan masyarakat. Pengawasan harus diperketat, termasuk pemeriksaan kualitas beton, dimensi saluran, ketebalan konstruksi, dan seluruh spesifikasi yang tercantum dalam kontrak,” paparnya.
Eduward juga mengingatkan agar proses penentuan pemenang tender tidak semata-mata berorientasi pada penawaran harga terendah. Rekam jejak perusahaan, pengalaman pekerjaan sejenis, kemampuan teknis, serta integritas penyedia harus menjadi perhatian penting.
“Uang APBD adalah uang rakyat. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan pekerjaan yang terlambat, sementara kualitasnya belum tentu sesuai spesifikasi. Semua harus diawasi sejak proses tender, pelaksanaan, hingga serah terima pekerjaan,” pungkasnya.
Kadis Bina Marga DKI Slow Respons
Sesuai prinsip keberimbangan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 serta penghormatan terhadap hak jawab sebagaimana Pasal 10, redaksi Harapan Rakyat telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Wartawan Harapan Rakyat mengirimkan pesan konfirmasi melalui WhatsApp kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Heru Suwondo, pada Jumat (20/11/2026), untuk meminta penjelasan mengenai aktivitas pekerjaan yang masih berlangsung setelah batas akhir kontrak 18 November 2026.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Heru Suwondo belum memberikan respons maupun keterangan resmi. Lambannya respons tersebut membuat sejumlah pertanyaan publik mengenai status pekerjaan, kemungkinan adendum kontrak, denda keterlambatan, dan progres fisik proyek belum mendapatkan penjelasan.
Redaksi juga telah berupaya menghubungi PT Intan Multi Konstruksi selaku penyedia pekerjaan guna meminta klarifikasi mengenai penyebab pekerjaan masih berlangsung setelah masa kontrak berakhir. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak perusahaan.
Publik kini menunggu penjelasan terbuka dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Apakah terdapat adendum perpanjangan waktu? Bagaimana status pengenaan denda apabila terjadi keterlambatan? Apakah pekerjaan telah memenuhi seluruh spesifikasi teknis dan persyaratan sebelum dilakukan PHO?
Harapan Rakyat memberikan ruang seluas-luasnya kepada Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, dan PT Intan Multi Konstruksi untuk menyampaikan hak jawab serta klarifikasi. Berita lanjutan akan diterbitkan apabila keterangan resmi telah diperoleh. •lisbon sihombing
