BANDUNG, HR — Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong penguatan sarana dan prasarana serta pemetaan kebutuhan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sekaligus mendukung pengembangan Sekolah Rakyat pada masa mendatang.
Dorongan tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, H. M. Hasbullah Rahmad, saat meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 16 di Kabupaten Bandung, Selasa (28/7/2026).
Hasbullah menjelaskan, fasilitas yang saat ini digunakan sudah cukup memadai sebagai solusi sementara. Pemanfaatan asrama atlet dan gedung milik KONI Kabupaten Bandung dinilai mampu menunjang kegiatan belajar mengajar.
Namun, menurutnya, Sekolah Rakyat harus memiliki kawasan khusus yang terintegrasi. Sebab, konsep sekolah berasrama membutuhkan lingkungan belajar yang nyaman dan terpisah dari aktivitas umum.
“Untuk sementara fasilitas yang digunakan sudah cukup representatif. Ke depan, Sekolah Rakyat harus memiliki kawasan tersendiri agar proses pendidikan berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Hasbullah juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyiapkan lahan seluas 7,6 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan empat Sekolah Rakyat baru sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan mampu menekan angka putus sekolah yang masih tinggi di Jawa Barat.
Selain meninjau fasilitas, Komisi V DPRD Jawa Barat memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah daerah. Salah satunya adalah pentingnya dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana agar kualitas lulusan Sekolah Rakyat mampu bersaing dengan sekolah umum.
“Kami berharap pemerintah daerah mendukung program pemerintah pusat, terutama dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Kami ingin membentuk lulusan yang memiliki ilmu pengetahuan, karakter, akhlak, dan budi pekerti yang baik,” kata Hasbullah.
Ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Meski proses rekrutmen guru dilakukan oleh Kementerian Sosial, pemerintah daerah diharapkan tetap memberikan dukungan agar para guru dapat bekerja secara optimal.
Lebih lanjut, Hasbullah menegaskan bahwa pengembangan Sekolah Rakyat harus didasarkan pada pemetaan kebutuhan yang akurat. Data angka putus sekolah dan jumlah masyarakat miskin ekstrem harus menjadi dasar dalam menentukan kapasitas maupun penambahan sekolah di setiap daerah.
Ia menilai program Sekolah Rakyat mampu menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh pendidikan yang layak. Program ini juga memberikan dukungan berupa biaya pendidikan, asrama, makan, hingga perlengkapan belajar.
“Dengan pendidikan yang baik, anak-anak memiliki kesempatan meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya di masa depan,” tutup Hasbullah. horaz
