PANGKALPINANG, HR — Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi refleksi bagi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk mendorong pembangunan yang berkeadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja bersama untuk menjaga kedaulatan bangsa sekaligus memastikan daerah, termasuk provinsi kepulauan, memperoleh perhatian proporsional dalam pembangunan.
Didit menyampaikan hal tersebut pada Jumat (14/8/2026) saat menanggapi pidato Presiden RI menjelang peringatan HUT ke-81 RI. Dalam pidato tersebut, Presiden turut menyinggung Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan dan persoalan pertambangan ilegal.
Menurut Didit, pembahasan RUU Kepulauan menjadi peluang untuk menghadirkan kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan.
“Kalau ini memang bisa disahkan oleh DPR RI, ini akan mendapat untung yang luar biasa bagi Bangka Belitung. Di Indonesia ini hanya ada tujuh provinsi kepulauan,” ujarnya.
Didit berharap momentum kemerdekaan mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.
Ia juga menyatakan dukungan DPRD dan Forkopimda Babel terhadap upaya pemerintah menertibkan aktivitas pertambangan yang melanggar aturan. Namun, menurutnya, penegakan aturan harus berjalan bersama solusi bagi masyarakat yang terdampak.
Di sisi lain, Didit mendesak pemerintah segera menyelesaikan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang menjadi hak daerah.
“Tolong dong, DBH kita juga dibayar. Karena DBH 2025 sampai sekarang juga belum ada kejelasan, apalagi 2026,” tegasnya.
Didit menegaskan DPRD Babel akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI untuk memperjuangkan kepentingan daerah.
“Kita sudah ketemu dengan Pak Wakil Menteri Keuangan. Kita sudah komunikasi juga dengan teman-teman DPR RI,” pungkasnya.
Melalui momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, DPRD Babel mengajak seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan dengan memperkuat persatuan, menjaga kedaulatan, dan mendorong pembangunan yang adil demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.