Kepala Daerah Wajib Hadiri Musrenbangprov Kaltara, Dua Menteri Dijadwalkan Hadir

TANJUNG SELOR, HR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) akan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Kaltara 2018 pada 5 dan 6 April nanti di Kota Tarakan.

Karena pentingnya kegiatan ini, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie memerintahkan agar kegiatan itu dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah.

Dikatakan Irianto, Musrenbang adalah forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengindentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah. Sekaligus juga mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan berikut anggarannya.

“Selain kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkup Pemprov Kaltara, kita undang juga semua Kepala Daerah (bupati dan walikota) dan Satker (Satuan Kerja) dari instansi vertikal yang berkedudukan di Kaltara. Mereka wajib hadir, kalau tidak hadir akan diberikan sanksi,” tegas gubernur usai menggelar Rapat Staf di Gedung Serbaguna Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, Senin (27/3). Disamping itu, lanjutnya, juga turut diundang pimpinan dan anggota DPRD Kaltara.

Untuk menegaskan peranan dan mempersiapkan Musrenbangprov Kaltara 2018 itu, gubernur telah memerintahkan kepada Asisten II bidang ekonomi dan pembangunan untuk menggelar rapat evaluasi pendahuluan pembangunan pada 4 April.

“Persoalan kehadiran dan partisipasi aktif elemen pemerintah daerah dan pusat pada musrenbang cukup penting dalam kegiatan ini. Juga bentuk manifestasi dari kesolidan mengemban tanggung jawab,” papar Irianto.

Irianto mengatakan, selain diikuti semua pimpinan OPD di Kaltara dan kepala daerah selaku pemangku kebijakan, Musrenbangprov Kaltara 2018 nanti juga bakal dihadiri dua menteri Kabinet Kerja yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Termasuk juga Direktur Jenderal (Dirjen) di Kementeraian. Salah satunya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI.

Bahkan setelahnya nanti, yaitu pada 7 April akan ikut bersama gubernur untuk bertemu dengan Ketua Menteri Sabah Malaysia, untuk membicarakan perdagangan lintas batas antara Sabah, Malaysia dengan Kaltara, Indonesia.

Irianto menambahkan, dalam kegiatan tahunan tersebut akan mengupas sejumlah isu strategis di Kaltara. Seperti kerja sama ekonomi antara Kaltara dengan negara tetangga Malaysia. Lalu, pembangunan di bidang ketenagalistrikan.

Selain juga, beberapa program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya. “Pak Presiden (Joko Widodo, Red) sudah memerintahkan kepada menteri-menterinya untuk membantu Kaltara. Ini patut dimanfaatkan semaksimal mungkin,” tuntasnya. her