BALI, HR – Pemenuhan air minum harus menjadi prioritas perencanaan dan penganggaran daerah. Komitmen itu untuk mewujudkan akses masyarakat dalam mendapatkan air minum berkualitas. Hal tersebut terungkap dalam Workshop Dukungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pengembangan Program Air Minum di Perkotaan. Kegiatan yang berlangsung di Kuta (3/8), yang merupakan kolaborasi Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo mengatakan, target program National Urban Water Suppy Project (NUWSP) adalah 1,2 juta sambungan rumah di tahun 2023. Guna mewujudkan itu, pihaknya mengharapkan kolaborasi komprehensif antara eksekutif dan legislatif. Sinergitas itu pun diminta menyentuh pada kebijakan yang mampu memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) air minum.
“Kita ada ide untuk pemberian reward bagi kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang mengelola PDAM-nya dengan baik,” ungkap Wetipo.
Sementara itu Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan komitmen pemerintahannya dalam menjamin kelayakan akses air minum bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Bali disebut telah mengalokasikan anggaran khusus penyiapan sarana dan prasarana pengelolaan air.Infrastruktur itu untuk mendukung penyaluran air minum dari hulu ke hilir. Koster mengakui, masih ada tata kelola yang kurang baik dalam proses distribusi air minum di Bali. Menurutnya kondisi itu dipicu kebocoran.
“Banyak PDAM kita yang merugi karena masyarakat selama ini menganggap air itu pemberian dari alam. Sehingga, harga air yang sangat murah pun itu dibilangnya mahal,” ucap Koster.
Koster lebih lanjut mengatakan, peningkatan sistem pengelolaan air di Pulau Dewata, tertuang dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menunjang perbaikan penyaluran air bagi masyarakat di seluruh Bali.dyra
