 |
| Urai Damanita |
NATUNA, HR – Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Natuna belum lama ini melakukan Musyawarah Cabang Ke II yang menghasilkan Ketua dan Kepengurus baru. Disela musyawarah disinggung mengenai kompetensi bidan daerah yang masih harus ditingkatkan guna memberikan pelayanan terbaik.
Usai acara kepada HR, mantan Ketua IBI Natuna Urai Damanita Amd.Keb.SE yang ditemui mengutarakan, bahwa di bidang kesehatan, bidan turut mengambil peranan dalam tujuan pemerintah daerah mencapai target Millenium Development Goals (MDG’s), terutama dalam pencegahan kematian pada ibu hamil. Namun, hal itu tidak dapat terwujud jika kompetensi atau wawasan yang dimiliki bidan dalam menangani kasus tersebut masih rendah.
Dalam menangani kasus ibu hamil banyak sekali proses yang harus diketahui bidan. Pasalnya, pedoman utama ibu hamil dari masa prakehamilan hingga usai melahirkan adalah bidannya. Selain itu, bidan juga dituntut untuk Melakukan edukasi dengan membuka kelas ibu hamil, yang berguna untuk memberitahukan kepada ibu mengenai proses kehamilan, tanda bahaya kehamilan, proses melahirkan, nifas, cara merawat anak, hingga tahapan imunisasi.
“Peningkatan kompetensi pada bidan itu sangat penting, maka dari itu kita berharap pemerintah Natuna juga dapat turut membantu dalam peningkatan kualitas bidan, misalnya dengan menghadirkan dosen ataupun profesor dari luar untuk melakukan seminar-seminar sehingga wawasan bidan kita bertambah,” terangnya.
Pendataan dari IBI, lanjut Urai Damanita, hingga saat ini bidan di Natuna berjumlah 183 orang, akan tetapi yang berpendidikan hingga S1 baru 4 orang bidan, sedangkan lainnya D3, dan bahkan masih terdapat bidan dengan tingkat pendidikan D1.
“Menurut Peraturan Menteri Kesehatan, hanya bidan dengan lulusan minimal D3 saja yang diperbolehkan melakukan praktek, dibawah itu tidak boleh. Permasalahan lainnya, bidan yang sudah kita latih bertahun-tahun begitu saja pindah ke daerah asalnya, karena mereka bukan putera daerah Natuna. Saya harap pemerintah bisa mengakomodir agar bidan yang putera daerah dapat diangkat jadi CPNS,” pungkasnya. ■ fian
