BANDUNG, HR – Momentum HUT ke-81 Jawa Barat menjadi pengingat pentingnya pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, mendorong pembangunan desa dan kelurahan yang berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan, potensi lokal, serta kualitas tata kelola pemerintahan.
Menurut Rahmat, pembangunan desa dan kelurahan tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur. Pemerintah juga perlu memperkuat potensi ekonomi dan sosial masyarakat sekaligus menjaga sumber daya alam serta kualitas lingkungan.
“Pembangunan desa dan kelurahan berbasis kearifan lingkungan tetap harus diawasi. Pembangunan tidak boleh hanya berhenti pada infrastruktur, tetapi juga harus memperkuat potensi wilayah, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Rahmat Hidayat Djati di Kota Bandung, Rabu (19/8/2026).
Rahmat menilai pembangunan desa dan kelurahan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Infrastruktur yang memadai perlu mendapat dukungan pelayanan publik yang cepat, responsif, transparan, dan efektif.
“Jangan sampai infrastrukturnya sudah baik, tetapi pelayanan pemerintah belum mampu menjawab kebutuhan warga. Pembangunan desa dan kelurahan serta transformasi birokrasi harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Rahmat juga menyoroti pentingnya digitalisasi pelayanan publik sebagai bagian dari transformasi birokrasi. Namun, pemerintah perlu menyesuaikan penerapannya dengan kondisi dan kesiapan setiap wilayah agar teknologi tidak menciptakan kesenjangan pelayanan baru.
“Teknologi harus menjadi alat untuk mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan, bukan menjadi hambatan baru. Masyarakat di desa maupun kelurahan harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pelayanan pemerintah,” katanya.
Karena itu, digitalisasi pelayanan publik perlu pemerintah dukung dengan pemerataan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelurahan, serta penguatan literasi digital masyarakat.
Rahmat menegaskan transformasi digital tidak cukup hanya dengan mengganti sistem atau menggunakan aplikasi. Keberhasilan transformasi harus terlihat dari kemampuan teknologi dalam membuat pelayanan pemerintah lebih mudah, cepat, murah, dan berkualitas.
“Pada akhirnya, pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat. Desa dan kelurahan harus semakin maju tanpa kehilangan karakter, potensi, dan lingkungannya. Sementara birokrasi harus semakin mudah dan cepat dalam memberikan pelayanan. Hal ini yang akan terus kami kawal melalui fungsi pengawasan DPRD,” pungkas Rahmat Hidayat Djati.