LAMSEL, HR — Harapan masyarakat terhadap pembangunan jalan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja menjadi pesan penting dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Kabupaten Lampung Selatan tahun 2026.
Berbagai aspirasi tersebut terangkum dalam tayangan video bertajuk “Surat Suara untuk Lampung Selatan” yang hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Ruang Sidang Utama DPRD, Jumat (13/11/2026).
Tayangan khusus tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan harapan sekaligus pesan kepada para pemimpin daerah. Melalui suara warga, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat melihat berbagai kebutuhan yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan daerah.
Aspirasi datang dari berbagai kalangan, mulai dari pedagang, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tenaga pendidik, pelajar, pekerja, hingga masyarakat umum. Mereka menyuarakan harapan terkait perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan usaha, perluasan lapangan kerja, pariwisata, serta kesejahteraan masyarakat.
Beragam aspirasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan harus berpijak pada kebutuhan masyarakat. Karena itu, partisipasi warga menjadi bagian penting dalam mendorong kebijakan dan program pemerintah agar memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Semangat kebersamaan juga menjadi pesan Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Erma Yusneli, dalam sambutannya. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan HUT ke-70 sebagai momentum memperkuat persatuan dan melanjutkan semangat pembangunan yang telah dirintis para pendahulu.
Menurutnya, masyarakat perlu terus menjaga kerukunan, toleransi antarumat beragama, serta keharmonisan di tengah keberagaman suku dan budaya. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda juga memiliki peran penting dalam memelihara persatuan serta stabilitas daerah.
Sementara itu, sambutan Gubernur Lampung yang disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung, Samsurijal, menyoroti posisi strategis Lampung Selatan sebagai gerbang Pulau Sumatra.
Menurutnya, posisi tersebut menjadi modal besar untuk mengembangkan perdagangan, industri, logistik, investasi, dan pariwisata. Namun, pemerintah perlu mengimbanginya dengan peningkatan konektivitas, pembangunan infrastruktur, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta pelibatan masyarakat dan pelaku UMKM agar pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat lebih luas.
“Penguatan sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam menyelaraskan program pembangunan menjadi penting, sehingga potensi daerah dapat dikembangkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Samsurijal.
Sejalan dengan hal tersebut, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui penghargaan maupun capaian pemerintah, tetapi juga dari manfaat yang masyarakat rasakan secara langsung.
“Penghargaan bukanlah tujuan akhir. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika pelayanan makin baik, peluang ekonomi makin terbuka, dan kesejahteraan rakyat terus meningkat,” tegas Bupati Egi.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dan menjaga semangat gotong royong. Menurutnya, kerja sama seluruh pihak sangat penting agar setiap program pembangunan tidak sekadar mencapai target, tetapi juga menghadirkan perubahan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Memasuki usia ke-70, Kabupaten Lampung Selatan memiliki kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan sekaligus mendengarkan harapan masyarakat bagi masa depan daerah. Kemajuan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, anggota DPRD Provinsi Lampung, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, para mantan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, tokoh agama, tokoh adat, jajaran pemerintah daerah, serta undangan lainnya